FOKUSJATENG.COM, KARANGANYAR – Tantangan dunia pendidikan saat ini tidak hanya berkutat pada persoalan akademik dan administratif. Di tengah gempuran digitalisasi yang kian masif, degradasi moral atau tergerusnya nilai-nilai kesopanan pada generasi muda menjadi pekerjaan rumah (PR) besar yang harus segera dibenahi.
Pesan mendalam inilah yang ditekankan oleh Wakil Bupati Karanganyar, Adhe Eliana, saat menyerahkan Surat Keputusan (SK) penugasan kepada 55 guru yang resmi dilantik menjadi kepala Sekolah Dasar (SD) non-reguler di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Karanganyar, kemarin.
Dalam arahannya, Adhe menegaskan bahwa tugas seorang kepala sekolah di era modern melampaui batas-batas manajerial.
“Tugas kepala sekolah selain mengelaborasi sekolah beserta seluruh komponen di dalamnya, juga harus mampu menjaga dan meningkatkan adab serta budi pekerti siswa yang kini semakin tergerus perkembangan zaman,” ujar Adhe Eliana hangat namun penuh penekanan.
Kolaborasi Menuju Indonesia Emas 2045
Menurut Adhe, jabatan kepala sekolah bukanlah sekadar posisi struktural atau ajang pembuktian pengaruh. Lebih dari itu, ini adalah amanah untuk merangkul semua elemen sekolah agar bergerak dalam harmoni yang sama.
“Kepemimpinan itu bukan soal seberapa besar pengaruh seseorang, tetapi bagaimana bisa membuat semua pihak saling bergandengan tangan dan melangkah bersama,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa investasi terbaik bangsa menjelang Indonesia Emas 2045 bukan lagi pada infrastruktur fisik, melainkan pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Mutu generasi masa depan Karanganyar kini berada di pundak para kepala sekolah yang baru dilantik. Selain mutu SDM, Adhe juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Kejar Target PPDB Juni 2026
Pelantikan 55 kepala sekolah non-reguler ini terbilang krusial dan mendesak. Pasalnya, Kabupaten Karanganyar akan segera menggelar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2026/2027 pada 18–22 Juni 2026 mendatang.
Plt Kepala Disdikbud Karanganyar, Heru Joko Sulistyono, yang mendampingi Wakil Bupati, menjelaskan bahwa sepanjang Januari hingga Juni 2026 terdapat sedikitnya 23 SD yang mengalami kekosongan kepemimpinan karena kepala sekolah sebelumnya telah memasuki masa pensiun.
“Kami berharap seluruh kepala sekolah yang baru menerima SK bisa langsung beradaptasi dan mematangkan persiapan PPDB. Seleksi harus berjalan lancar, tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Heru.
Solusi Strategis Lewat Jalur Non-Reguler
Terkait mekanisme pengangkatan, Heru membeberkan bahwa 55 kepala sekolah ini diangkat melalui jalur non-reguler. Langkah ini diambil lantaran stok guru SD yang memiliki sertifikat diklat kepala sekolah di Karanganyar telah habis.
Demi menjaga agar roda organisasi sekolah tidak lumpuh menjelang PPDB, Disdikbud bergerak cepat mengajukan pertimbangan teknis kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Hasilnya, pengangkatan guru tanpa sertifikat diklat kepala sekolah diperbolehkan, tetapi hanya untuk satu periode jabatan,” ungkap Heru. Meski demikian, pihaknya tetap mendorong para kepala sekolah baru ini untuk mengikuti diklat resmi jika ada kesempatan di masa mendatang.
Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap dunia pendidikan, Pemkab Karanganyar juga berkomitmen untuk terus meningkatkan alokasi anggaran pendidikan pada tahun-tahun yang akan datang. Kini, tantangan besar telah menanti ke-55 nahkoda baru tersebut untuk membawa sekolah mereka menjadi garda terdepan penjaga moral dan prestasi anak bangsa. ( bre suroto )