FOKUSJATENG.COM, NASIONAL – Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, menegaskan bahwa penguatan literasi nasional harus menjadi agenda strategis dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Menurutnya, hal ini tidak akan tercapai tanpa dukungan kebijakan dan penganggaran yang terintegrasi serta berkelanjutan.
Dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (20/1/2026), Juliyatmono menyampaikan bahwa literasi memiliki makna yang luas. Ia menekankan bahwa literasi bukan sekadar urusan sektor pendidikan semata, melainkan instrumen vital untuk meningkatkan daya saing bangsa.
“Komisi X DPR RI memandang literasi sebagai fondasi pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan literasi harus dirancang secara terintegrasi, mulai dari perencanaan program, penguatan kelembagaan, hingga dukungan anggaran yang tepat sasaran,” ujar Juliyatmono.
Apresiasi Perpusnas dan Tantangan Daerah 3T
Politisi ini turut memberikan apresiasi terhadap kinerja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) yang dinilai menunjukkan perbaikan signifikan, terutama dalam tata kelola dan pemanfaatan teknologi digital.
Namun, ia memberikan catatan kritis mengenai pemerataan akses. Juliyatmono mendesak agar program literasi mampu menembus wilayah-wilayah yang selama ini sulit terjangkau.
“Tantangan ke depan adalah memastikan program literasi benar-benar menjangkau masyarakat luas, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T),” tambahnya.
Dorong Transformasi Digital
Lebih lanjut, Juliyatmono mendorong adanya percepatan transformasi digital di lingkungan perpustakaan. Hal ini mencakup optimalisasi layanan berbasis teknologi serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana di perpustakaan daerah guna menekan kesenjangan literasi antarwilayah.
Ia memastikan bahwa DPR RI melalui Komisi X akan terus mengawal agar setiap alokasi anggaran memberikan dampak nyata. Sinergi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan ini selaras dengan arah pembangunan nasional.
“Investasi pada literasi adalah investasi pada masa depan bangsa. Negara tidak boleh ragu untuk menempatkan literasi sebagai prioritas strategis pembangunan nasional,” tegas Juliyatmono menutup pernyataannya. ( rls/ bre )