FOKUS JATENG-BOYOLALI-Puluhan pemuda yang menamakan Masyarakat Peduli Boyolali (MPB) menggelar aksi damai di kawasan Alun-alun Kidul Komplek Pemkab Boyolali. Mereka menolak keberadaan koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Boyolali. Jumat (11/9/2020).
Koordinator aksi, Agus Priyanto, pihaknya menyatakan menolak keberadaan KAMI untuk berdiri di Boyolali. Mengingat MPB tidak sejalan dengan apa yang didengungkan KAMI.
“Jangan sampai KAMI nantinya dideklarasikan di Boyolali yang sudah kondusif. Boyolali tidak perlu ada KAMI karena hanya akan mempengaruhi suasana kondusif yang sudah terjaga selama ini,” katanya.
Dengan demikian MPB mengajak semua pihak untuk terus menjaga suasana kondusif. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 yang masih saja merebak hingga kini. “Energi yang ada akan lebih bermanfaat jika digunakan bersama- sama pemerintah untuk memerangi Covid-19 agar Covid-19 segera hilang dari bumi Indonesia,” katanya.
Aksi tersebut dimulai sekitar pukul 09.30 hingga pukul 11.00 WIB tersebut mendapat pengawalan sejumlah polisi. Puluhan aktivis berdiri berjajar menjaga jarak di sepanjang Jalan Merdeka Timur, mereka membagikan masker kapada para pengguna jalan yang melintas. Sembari membagikan masker, peserta aksi mengingatkan pengguna jalan untuk terus mematuhi protokol kesehatan yang dikumandangkan pemerintah.
Selama aksi berlangsung. Mereka membentangkan sebuah spanduk yang berisi tentang tiga hal. Yaitu, Tolak KAMI di Boyolali, Tolak upaya provokasi terhadap masyarakat Boyolali dan Ajakan untuk bersama-sama Pemkab Boyolali memerangi Covid-19.
Dilokasi yang sama, Kepala Kesbangpol Boyolali, Suratno mengatakan tidak mempermasalahkan aksi masyarakat yang digelar secara damai dan menerapakan protokol kesehatan secara ketat. “Jadi, selama aksi itu dilakukan secara damai dan menerapkan protokol kesehatan, saya kira tidak masalah,” ujarnya.
Adapun Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sendiri, menurut Suratno, hingga sejauh ini keberadaanya belum terdaftar di Boyolali. “Sepengetahuan saya organisasi KAMI belum ada, dan kalau mendaftar ke Kesbang itu kan harus sebagai yayasan atau ormas, kalau di luar itu saya kira tidak perlu ke kesbang. Tapi prinsip semuanya wajib tunduk pada perundang undangan yang berlaku, tetap menjaga persatuan dan kesatuan,” pungkasnya.