Fokus Jateng, SUKOHARJO-Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk memperkuat perekonomian desa sekaligus memperluas jaringan distribusi pangan. Pemerintah mengandalkan kolaborasi dengan pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan pemangku kepentingan lainnya agar koperasi dapat beroperasi secara optimal.
“KDKMP diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa sekaligus memperkuat distribusi pangan. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN diperlukan agar koperasi dapat beroperasi optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Zulkifli saat memantau operasionalisasi KDKMP di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa, 13 Oktober 2026.
Pemantauan tersebut merupakan bagian dari kegiatan serentak di 107 titik KDKMP yang melibatkan 19 kementerian dan lembaga. Di Sukoharjo, peninjauan berlangsung di empat lokasi, yakni KDKMP Purbayan, KDKMP Kadilangu, KDKMP Menuran, dan KDKMP Bentakan.
Menteri Perdagangan Budi Santoso turut mendorong penguatan KDKMP untuk memperlancar distribusi kebutuhan pokok di seluruh Indonesia. Menurut dia, jaringan koperasi hingga tingkat desa dan kelurahan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok sekaligus memudahkan masyarakat mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau.
“KDKMP diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok sekaligus meningkatkan efisiensi rantai pasok, sehingga distribusi barang semakin efektif hingga tingkat desa dan kelurahan,” ujar Budi.
Dukungan distribusi pangan melalui KDKMP juga dilakukan Perum Bulog. Hingga 13 Oktober 2026, Bulog mencatat telah menjangkau 1.985 KDKMP dalam cakupan pelayanan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di berbagai wilayah Indonesia.
Sebanyak 736 KDKMP telah mendapatkan pelayanan beras SPHP, sedangkan 1.249 KDKMP lainnya masih dalam proses pelayanan. Total pesanan atau purchase order (PO) dari KDKMP tersebut mencapai 624.000 kilogram atau 624 ton beras.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan perusahaannya siap mendukung operasionalisasi KDKMP melalui optimalisasi pasokan dan pelayanan distribusi beras SPHP. Bulog berupaya menjadikan koperasi sebagai salah satu jaringan distribusi strategis yang menghubungkan ketersediaan stok pangan dengan kebutuhan masyarakat.
“Bulog berkomitmen menjaga kesiapan pasokan dan memperkuat pelayanan distribusi beras SPHP sesuai penugasan pemerintah. Kami berharap KDKMP semakin berperan dalam mendekatkan akses pangan kepada masyarakat serta mendukung stabilisasi pasokan dan harga,” ujar Ahmad Rizal.
Khusus pada 107 titik KDKMP yang menjadi sasaran pemantauan, total pemesanan beras SPHP mencapai 53.500 kilogram atau 53,5 ton. Bulog menargetkan pelayanan atas seluruh pesanan tersebut rampung pada 14 Oktober 2026 untuk mendukung kesiapan koperasi dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
Untuk memperluas jangkauan distribusi, Bulog juga berkolaborasi dengan PT Agrinas Pangan Nusantara, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan. Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat rantai pasok dari hulu hingga hilir serta meningkatkan efektivitas penyaluran beras SPHP.
Bulog optimistis perluasan pelayanan KDKMP dapat membantu memperpendek rantai distribusi pangan, memperluas akses masyarakat terhadap beras SPHP, dan mendukung stabilisasi pasokan serta harga. Keberadaan koperasi juga diharapkan mendorong aktivitas perdagangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa dan kelurahan.
Peninjauan di Sukoharjo turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, anggota Komisi VII dan Komisi XII DPR RI, serta Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.
Bulog menegaskan komitmennya untuk mendukung operasionalisasi KDKMP sebagai bagian dari program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Melalui sinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Perdagangan, DPR RI, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, Bulog berupaya memperkuat ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.
Penguatan jaringan distribusi berbasis koperasi tersebut diharapkan turut mendukung ketahanan pangan nasional, menggerakkan ekonomi kerakyatan, dan mendorong terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan. (*Thia/***).