FOKUSJATENG.COM-SRAGEN — Buntut viralnya kasus yang menimpa UMKM kuliner Bolosego di kawasan Alun-alun Kidul Yogyakarta membuka fakta bahwa tantangan biaya tak terduga hingga aksi premanisme masih membayangi para pelaku usaha di berbagai daerah. Meski demikian, iklim bisnis dan investasi di Jawa Tengah dinilai masih relatif aman dan kondusif bagi para pengusaha.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Tengah, Teddy Tirtayadi, saat menghadiri Pembukaan Juragan Sragen Scale Up Business Competition di Pendapa Rumah Dinas Bupati Sragen, Rabu (23/9/2026).
Teddy tidak menampik bahwa potensi kendala lapangan seperti biaya tidak terduga maupun gangguan usaha dapat terjadi di daerah mana saja, termasuk Jawa Tengah. Namun, ia menegaskan bahwa tingkat keamanan serta inklusivitas ruang usaha dari skala UMKM hingga pengusaha besar di Jawa Tengah jauh lebih baik dibandingkan provinsi lain.
“Kalau masalah itu di tiap daerah pasti ada. Tapi kalau kita lihat, Jawa Tengah itu salah satu yang cukup kondusif. Dari segi keamanannya cukup baik, dari segi inklusivitas usahanya juga baik dibanding provinsi-provinsi lain. Jadi ini sebetulnya angin segar bagi investor untuk masuk ke Jateng,” ujar Teddy.
Meski menyambut terbuka masuknya investasi, Teddy menekankan pentingnya keterlibatan pelaku usaha lokal. Ia meminta para investor yang masuk ke Jawa Tengah untuk merangkul dan menggandeng pengusaha daerah dalam setiap agenda pengembangan usahanya.
Manfaatkan Media dan Sinergi APH
Menanggapi langkah konkret dalam mengantisipasi praktik biaya tak terduga maupun premanisme, Teddy menyoroti pentingnya peran keterbukaan informasi di era digital. Menurutnya, pelaku usaha kini memiliki ruang yang lebih luas untuk bersuara dan memanfaatkan media jika menemukan potensi gangguan usaha di lapangan.
“Dengan keterbukaan informasi media saat ini, kita bisa lebih mudah membuka informasi apabila mendapat gangguan. Ini hal positif yang bisa dimanfaatkan. Gangguan-gangguan negatif itu justru bisa terantisipasi melalui publikasi media, di samping peran aktif pemerintah dan aparat penegak hukum (APH),” jelasnya.
Lebih lanjut, HIPMI Jateng berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Menurut Teddy, kolaborasi antara pemerintah dan pengusaha merupakan kunci untuk membuka lebih banyak peluang ekonomi, salah satunya dalam optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah.
“Pemerintah punya fasilitas dan aset, sementara pengusaha di HIPMI punya pengalaman serta fundamental bisnis yang kuat. Ini saatnya kita bermitra untuk mengelola aset daerah secara profesional sehingga bisa memberikan kontribusi pendapatan yang optimal bagi pemerintah daerah,” pungkasnya. (hr)