FOKUSJATENG.COM, KARANGANYAR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar memastikan bahwa alokasi anggaran dalam program kegiatan tahun berjalan telah memenuhi sebagian besar ketentuan mandatori (mandatory spending), khususnya pada sektor kesehatan dan pendidikan.
Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar, Bagus Selo, menjelaskan bahwa anggaran untuk sektor kesehatan tercatat menjadi salah satu yang paling besar, yakni mencapai 2C (dua C atau 10 persen lebih), sementara sektor pendidikan dialokasikan di atas 20 persen.
“Secara umum, hampir semuanya sudah mandatori. Yang jelas kita sudah lebih dari mandatori anggaran spending. Yang tidak sesuai hanya di pembangunan fisik,” ujar Bagus Selo saat ditemui, Senin (9/11).
Lebih lanjut, Bagus merinci bahwa ketidaksesuaian pada sektor fisik baru menyentuh angka sekitar 40 persen dan belum sepenuhnya selesai. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan anggaran, di mana dana dari tingkat provinsi maupun bantuan dari kabupaten ke desa belum sepenuhnya masuk dalam perhitungan persentase tersebut.
“Yang masuk ke dana transfer sama jalan-jalan milik kewenangan kabupaten. Kalau desa masuk, provinsi masuk, ya mungkin cukup, lebih dari 40 persen,” imbuhnya.
Rencana Rehab Kantor Bupati dan Proyeksi APBD
Terkait rencana rehabilitasi empat gedung Kantor Bupati yang sebelumnya diusulkan membutuhkan anggaran sebesar Rp5,3 miliar, Bagus menyebutkan bahwa proyek tersebut belum masuk dalam skala prioritas pada penetapan APBD 2027 mendatang. Kendati demikian, peluang tersebut masih bisa dikaji ulang menyesuaikan kondisi keuangan daerah, termasuk potensi masuknya sumber pendanaan lain pada masa mendatang.
“Kita kan enggak tahu, kemungkinan ada dana-dana lain lagi yang mungkin menjadi satu prioritas. Kalau 5,2 [miliar rupiah] saya kira mampu, perhitungan Silpa mampu,” jelasnya.
Mendorong Percepatan Penyerapan Anggaran
Dalam kesempatan yang sama, Bagus juga menyoroti pentingnya percepatan penyerapan anggaran oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, percepatan ini sangat krusial untuk mendongkrak efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian dan pembangunan di Kabupaten Karanganyar.
“Kalau penyerapan anggaran itu lebih cepat, otomatis manfaatnya, multiplier effect-nya terkait perekonomian, pembangunan, itu lebih baik. Di saat kua[tan] ditetapkan itu sebetulnya OPD buat perencanaan sudah bisa bersamaan,” pungkasnya. ( bre )