FOKUSJATENG.COM-SRAGEN – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah tidak main-main dalam menegakkan kedisiplinan organisasi. Langkah tegas langsung dilayangkan kepada kader internal partai yang juga menjabat saat ini sebagai Wakil Bupati (Wabup) Sragen, Suroto.
Pasalnya, orang nomor dua di Kabupaten Sragen itu secara mengejutkan absen tanpa kejelasan dalam forum krusial Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) DPC PKB Sragen yang digelar pada Sabtu (7/11/2026).
Di sela-sela acara Sekretaris DPW PKB Jateng, Sukirman menyampaikan kekecewaannya usai mengukuhkan jajaran pengurus baru DPC PKB Sragen. Menurutnya, ketidakhadiran Suroto dalam agenda partai yang sangat penting ini menjadi catatan buruk tersendiri bagi internal PKB.
“Iya beliau hanya pamit bahwa ada acara di Bali. Apa acara di Bali itu? Sebagai kepala daerahkah, atau pribadi kah, dan seterusnya?,” kata Sukirman.
Sukirman menegaskan, agenda Muskercab tersebut sebenarnya sudah disusun jauh-jauh hari dengan menyesuaikan agenda serta kesibukan kepala daerah. Oleh karena itu, ketidakhadiran seorang kader yang juga menduduki jabatan strategis kepala daerah tidak boleh dianggap sepele.
Pihaknya mengaku langsung menitipkan pesan khusus kepada Suroto melalui Gus Budi selaku ketua DPC PKB Sragen agar segera memberikan klarifikasi resmi. “Tentu ini akan menjadi catatan kita. Maka tadi kita titip Gus Budi untuk segera memberikan klarifikasi. Ini saya kira harus menjadi pelajaran penting,” tegasnya.
Jika dalam waktu dekat Suroto tidak kunjung memberikan penjelasan yang memadai, DPW PKB Jateng tidak akan tinggal diam. Sukirman memastikan pihaknya akan segera melangkah ke jenjang penindakan organisasi yang lebih serius, yakni merekomendasikan pemberian sanksi administratif berupa surat teguran bertingkat kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB.
“Ya, harus klarifikasi. Kalau memang demikian, nanti DPW akan mengusulkan kepada DPP untuk memberikan surat teguran pertama, kedua, dan seterusnya,” ungkap Sukirman.
Lebih lanjut, Sukirman mengingatkan kepada seluruh kader partai, terkhusus mereka yang berhasil menduduki mandat atau jabatan publik, agar senantiasa memprioritaskan kepentingan partai di atas segalanya. Tidak ada alasan bagi kader manapun untuk mengabaikan agenda besar partai yang notabene telah membesarkan mereka.
“Sebagai kader partai, apa namanya, apalagi yang mendapatkan mandat seperti itu, tidak ada kegiatan yang lebih penting kecuali partai,” tandasnya.
Pihaknya berharap insiden ini tidak terulang kembali dan tidak menjadi preseden buruk bagi kader-kader lain di akar rumput. Jangan sampai muncul anggapan di tengah masyarakat bahwa kader yang sudah menduduki kursi kekuasaan lantas mengabaikan kewajiban organisasinya.
“Ini harus disadari kawan-kawan, sehingga ini bisa menjadi preseden buruk kalau kemudian menjadi contoh kepada kawan-kawan, Lho, tidak ditegur saja, saya juga absen kegiatan,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPC PKB Sragen, Ahmad Budi Ridwani, menegaskan bahwa penerbitan Surat Peringatan (SP) atau teguran merupakan kewenangan penuh dari tingkat DPP maupun DPW PKB. DPC PKB Sragen pada dasarnya bertindak menjalankan instruksi dan amanat dari struktur pengurus di atasnya.
“Kalau surat atau SP itu kan hak daripada DPW maupun DPP. Kalau kita diminta atau disuruh menyampaikan, ya atas perintah dari DPW/DPP kita akan sowan ke Mbah Roto, dan Mbah Roto nanti sowan ke DPW,” ujar Ahmad Budi Ridwani.
Terkait ketidakhadiran Wakil Bupati Sragen dalam agenda/kegiatan partai belakangan ini, Ahmad Budi Ridwani menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan izin. Menurutnya, ketidakhadiran tersebut dikarenakan adanya agenda kegiatan di luar kota.
“Izinnya karena ada acara di luar kota. Mengenai apakah itu kegiatan pemerintahan atau agenda lain, belum disampaikan secara jelas. Surat permohonan izin tersebut disampaikan melalui sekretariat,” tambahnya. (hr)