Fokus Jateng,- SUKOHARJO — Forum mediasi untuk mencari solusi penyelesaian masalah yang digagas Pemerintah Desa Pondok di balai desa setempat pada Kamis 23 Juli 2026 berakhir antiklimaks dan menyisakan kekecewaan mendalam.
Sikap para perangkat desa yang mendadak pergi meninggalkan lokasi (walkout) sebelum mediasi di gelar memicu sorotan tajam, baik dari pihak investor PT Bhakti Agung Santosa (BHAS) maupun warga setempat.
Kekecewaan diletupkan oleh warga lokal. Herman, salah satu perwakilan warga yang menggantungkan mata pencaharian pada proyek PT BHAS, kecewa atas sikap para perangkat desa yang mendadak pergi meninggalkan lokasi sebelum mediasi di gelar serta mengecam keras ketidaktegasan dan ketidaknetralan pemerintah desa.
Herman menilai selama ini perangkat desa justru memperkeruh suasana dan mengancam kelangsungan pekerjaan warga putra daerah.
“Pemerintahan desa itu tidak netral! Mereka hanya mendengarkan sekelompok oknum, sementara kita warga asli putra daerah yang terdampak justru diabaikan,” tegas Herman dengan nada tinggi.
Ia menekankan bahwa langkah perangkat desa yang menginisiasi forum namun berbalik arah membelakangi warga adalah bentuk pengabaian tanggung jawab moral dan etika kepemimpinan.
“Kalau buat undangan, harus bertanggung jawab! Jangan seenaknya sendiri lalu pergi. Ini menunjukkan orang tua (pamong) yang tidak punya adab dan etika yang baik!” cetus Herman.
Herman menegaskan, tindakan walkout tersebut bukan hanya merugikan pihak perusahaan, melainkan juga dinilai mencederai etika terhadap jajaran Forkopimcam (Kecamatan, Kepolisian, Koramil) hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang telah hadir menghormati undangan tersebut.
“Bahasa kasarnya, aksi meninggalkan tempat itu seolah melecehkan jajaran Forkopimcam dan instansi terkait yang sudah menyempatkan hadir. Meski begitu, kami tetap berusaha berpikir positif dan berharap proses ke depan bisa berjalan lancar demi terciptanya lapangan kerja bagi warga sekitar,”
Dalam forum itu, sejumlah warga juga mempertanyakan penggunaan dana desa untuk pengecoran jalan di lahan milik PT BHAS. Mereka meminta adanya penjelasan dari pemerintah desa terkait penggunaan anggaran tersebut.
Dewi, perwakilan dari PT BHAS, menyampaikan bahwa pihaknya dengan itikhad baik menghadiri undangan dari desa akan tetapi menyayangkan sikap para pamong desa yang justru meninggalkan tempat pada saat mediasi belum di mulai.
“Kami sangat menghargai undangan dari desa dan hadir lengkap dengan harapan ada titik temu. Namun sangat disayangkan, perangkat desa yang kami datangi sejak awal sebelum mediasi dimulai justru pergi meninggalkan tempat,” ungkap Dewi.
Akibat kebuntuan mediasi ini, proses perizinan dan kelanjutan proyek pembangunan pabrik PT BHAS terancam terhambat. Dampaknya langsung dirasakan oleh puluhan warga yang terancam kehilangan mata pencaharian akibat tidak adanya kepastian hukum dan perizinan dari tingkat desa.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Pondok belum memberikan keterangan resmi terkait alasan jajarannya meninggalkan ruang mediasi.(Ana/***)