Fokusjateng.com – BOYOLALI ,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali, Jawa Tengah bakal menggratiskan seragam sekolah bagi siswa sekolah dasar (SD) dan siswa sekolah menengah pertama (SMP) tahun ajaran 2025-2026. Total anggaran yang dipersiapkan sebesar Rp 11,2 miliar.
“Soal seragam gratis, kemarin sudah kita rapatkan dengan Sekda. Ini salah satu program kami. Nanti langsung konfirmasi ke Kepala Dinas Pendidikan, untuk persiapannya seperti apa,” kata Bupati Boyolali Agus Irawan saat ditemui usai sidang paripurna di gedung DPRD Boyolali, Senin 25 Mei 2026.
Sementara, Kepala Disdikbud Boyolali, Dwi Hari Kuncoro, mengatakan pemberian seragam gratis bagi anak sekolah merupakan salah satu program prioritas Pemkab Boyolali pada tahun 2026 dalam mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Hanya saja, program tersebut saat ini masih dalam proses market sounding.
“Hari ini masuk proses market sounding. Kita sampaikan spesifikasi untuk mengecek ketertarikan pasar terhadap pengadaan seragam ini,” katanya.
Meski perincian anggaran belum final karena masih dalam tahap perhitungan jumlah siswa baru dan harga kain, lanjut Kuncoro, anggaran yang disiapkan untuk bantuan seragam sekolah gratis sebanyak Rp 5.321.259.009, untuk jenjang SD. Serta Rp 5.885.055.000 untuk tingkat SMP.
“Pengadaan seragam nantinya dikemas satu paket berisi seragam OSIS, Pramuka, dan batik dengan harga satuan,” katanya.
Untuk spesifikasi, siswa SMP akan mendapat bahan kain, sementara siswa SD mendapat pakaian jadi. Adapun, pengadaan tidak menggunakan lelang terbuka, melainkan e-katalog mini kompetisi. Prosesnya diperkirakan selesai dalam waktu seminggu.
“Ini bebas diikuti seluruh Indonesia, sepanjang punya lapak yang sesuai kebutuhan. Pasti banyak yang menawar,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Boyolali, Suyadi, menyatakan pihaknya akan mengawasi pelaksanaan program ini.
“Sesuai kesepakatan di APBD, seragam ini akan dibiayai APBD. Nanti kami monitor, baik dari sistem pengadaannya,” ujarnya.
Komisi IV mendorong agar pengadaan dilakukan melalui BUMD, dalam hal ini Aneka Karya.
“Kalau pengadaannya oleh BUMD, kalau ada selisih harga itu akan kembali sebagai dividen ke daerah. Harapannya seperti itu,” kata Suyadi.
Menurutnya, langkah ini juga untuk menghindari spekulasi negatif dalam proses pengadaan. ( yull/**)