FOKUSJATENG.COM, KARANGANYAR – Fenomena destinasi wisata desa yang menjamur namun berumur jagung menjadi perhatian serius jajaran legislatif dan eksekutif di Kabupaten Karanganyar. Dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang digelar Selasa (14/3), muncul komitmen kuat untuk mencari formulasi tepat agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak terjebak pada tren sesaat atau istilah jawanya “obor blarak”.
Ketua Komisi B DPRD Karanganyar, Latri Sulistyowati, menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dari sektor pariwisata dan UMKM, harus ditopang oleh langkah konkret dan inovasi yang melek zaman. Ia menyoroti banyak destinasi wisata yang mulai kehilangan daya tarik karena pengelolaan yang monoton.
“Objek wisata yang sudah ada harus di-*update* dan diperbarui agar tidak ketinggalan. Promosi juga tidak boleh lagi konvensional, harus kreatif mengikuti perkembangan zaman dengan menggandeng profesional atau content creator*” ujar Latri.
Infrastruktur Sebagai Urat Nadi
Selain estetika destinasi, Latri menegaskan bahwa aksesibilitas adalah kunci. Perbaikan jalan rusak menjadi poin krusial yang diminta segera diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah. Menurutnya, sebagus apa pun inovasi di desa wisata, tidak akan berdampak maksimal jika jalur ekonominya belum optimal.
“Perbaikan jalan yang rusak itu penopang utama. Jika infrastrukturnya siap, UMKM di sekitar lokasi wisata pun akan lebih mudah dirangkul untuk berkembang,” tambahnya.
Peringatan untuk BUMDes: Jangan ‘Latah’
Gayung bersambut, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Karanganyar, Yopi Eka Jatiwibowo, memberikan catatan kritis sekaligus edukatif bagi pemerintahan desa. Ia memperingatkan agar BUMDes tidak sekadar ikut-ikutan (latah) membangun tempat wisata tanpa perencanaan matang.
“Tanpa road map yang jelas, BUMDes jangan asal bangun. Kita sudah melihat banyak yang sempat viral tapi sekarang malah tutup. Hanya menyala sebentar lalu padam, seperti obor blarak,” tegas Yopi.
Yopi menilai, lemahnya perencanaan jangka panjang dan riset pasar menjadi indikasi utama macetnya sejumlah unit usaha wisata desa. Pihak Disparpora mendorong adanya sinergi dalam penyusunan langkah strategis agar pembangunan pariwisata di Karanganyar memiliki dampak nyata yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar mengejar momentum viral.
Sinergi untuk Masa Depan
Melalui rapat Pansus ini, DPRD dan Pemkab Karanganyar sepakat untuk memperkuat kolaborasi. Fokus ke depan bukan lagi sekadar membangun fisik, melainkan menyusun ekosistem wisata yang sehat, mulai dari kesiapan infrastruktur, penguatan kapasitas pengelola BUMDes, hingga digitalisasi promosi.
Dengan formula yang lebih terarah, diharapkan Bumi Intanpari tidak hanya menjadi destinasi singgahan, namun menjadi rujukan wisata desa yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan industri pariwisata nasional. ( bre suroto )