Fokus Jateng- BOYOLALI,-Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Pandanaran Boyolali mendapat resistensi dari warga Kampung Gudang, Kelurahan Siswodipuran, Boyolali kota yang merasakan kerugian. Mereka menyebut penutupan jalan pemuda membuat belasan UMKM di wilayah tersebut kehilangan pelanggan, sebab kendaraan kesulitan masuk dan aktivitas jual-beli terganggu, sebagian lainnya bahkan mengalami kelumpuhan aktivitas.
Tak mau merugi, warga pun menyuarakan keresahan atas dampak penutupan jalan tersebut, dengan cara memasang barier hingga mesin cuci di pertigaan jalan pemuda- komplek BHill. Sabtu 11 Oktober 2025.
“Truk dari proyek juga kebut-kebutan di turunan pertigaan, kan sangat membahayakan pengguna jalan lain,” kata Budi warga setempat.
Mereka berharap agar Jalan Pemuda yang merupakan jalur vital yang menghubungkan wilayah mereka dengan kawasan barat atau jalan Merapi tidak ditutup akibat proyek Proyek dikawasan simpang lima siaga itu.
Mengingat jalan Pemuda selama ini menjadi akses utama warga untuk berangkat ke sekolah, bekerja, dan berjualan. Mereka menyebut penutupan akses untuk proyek jalan itu tidak hanya merepotkan, tetapi juga menimbulkan kerugian secara ekonomi.
“Sudah tiga pekan ini, lapak jualan pisang goreng saya tutup total, empek-empek dan warung hik di depan itu juga tutup,” timpal Bambang Dandung pemilik UMKM Pak Ndung.
” Kalau saya jualan itu sehari dapat uangnya itu Rp 1-1,2 juta. Terakhir itu pendapatan bersih hanya Rp 125 ribu per hari, ini sudah 3 Minggu tutup,” jelasnya.
Tak hanya kehilangan pendapatan, akibat penutupan ini dia juga sempat merugi hingga jutaan rupiah. Meski begitu, warga belum pernah mendapatkan sosialisasi dan solusi apalagi kompensasi dari pemerintah.
” Banyak warga sini yang usahanya lumpuh total, mereka tidak tahu harus mengadu kemana,” tambahnya.
Umar Rosyidi warga lain menyebut pembangunan kawasan simpang lima ini tak hanya mematikan usaha rakyat kecil. Menurutnya, pembangunan itu telah mengesampingkan rakyat kecil.
“Warung-warung menjadi sepi karena jalan diputus. Anak-anak sekolah pun harus memutar lebih jauh, padahal sebelumnya hanya perlu 1,5 KM. Sekarang bisa sampai 3 KM,” ucap Umar.
Ia menegaskan, warga tidak menolak proyek pembangunan namun mereka meminta agar ada solusi nyata yang tidak merugikan masyarakat sekitar.
“Kita pernah mengundang pihak proyek untuk diskusi bersama warga, tapi di tolak alasannya mereka hanya pelaksana. Yang kami sayangkan kenapa tidak memfasilitasi untuk mempertemukan dengan pihak pengelola,” katanya. ( yull/**)