KARANGANYAR– Lulusan program pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Karanganyar kini semakin dimudahkan dalam memulai usaha. Pemerintah Kabupaten Karanganyar memastikan seluruh proses pengajuan Nomor Izin Berusaha (NIB) bagi para lulusan tidak dipungut biaya, termasuk biaya konsultasi.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karanganyar mencatat 44 pengajuan NIB dari lulusan BLK gelombang I dan II. Sebanyak 170 peserta pelatihan kerja ini dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025.
Plt Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan (Disdagperinaker) Karanganyar, Heru Joko Sulistyono, yang juga menjabat sebagai Kepala DPMPTSP, menegaskan bahwa seluruh lulusan BLK didorong untuk mengajukan NIB demi melegalkan usaha mereka. “Ini merupakan bentuk pendampingan dari pemerintah agar usaha yang dijalankan lebih mudah dengan dilandasi NIB,” ujar Heru usai penutupan pelatihan di BLK Karanganyar pada Senin (14/7/2025).
Sebanyak 170 lulusan tersebut mengikuti berbagai kelas pelatihan yang berlangsung selama 10 hari, meliputi bakery, garmen, las karbit, fotografi, barista, barber, dan otomotif. Heru menjelaskan bahwa kelompok pelatihan ini direkomendasikan oleh pemerintah desa/kelurahan yang memiliki basis usaha kecil menengah. Selain program pelatihan, DBHCHT juga digunakan untuk menghibahkan alat pendukung usaha, seperti perangkat fotografi.
Heru menambahkan bahwa kuota pelatihan kerja di bidang pertukangan masih tersedia setelah anggaran dialokasikan dalam APBD Perubahan 2025.
Bupati Karanganyar, Rober Christanto, berharap para lulusan dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh untuk mendukung usaha mereka. Ia mendorong agar para lulusan serius menekuni usaha tersebut demi meningkatkan perekonomian. “Ke depan diharapkan ada reuni lulusan BLK. Saat itu semua pasti sudah berhasil. Datang ke reuni naik mobil mewah semua,” kata Bupati, yang disambut antusias oleh para lulusan. ( aa/bre)