Fokus Jateng, BOYOLALI,- Proses pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara serentak di Kabupaten Boyolali yang digelar Sabtu 26 September 2026 menuai sorotan tajam dari sejumlah pihak diantaranya Forum Peduli Demokrasi Desa Boyolali.
Forum tersebut menilai fakta lapangan dan analisis ketidaksesuaian regulasi
pelaksanaan pengisian anggota BPD secara serentak menyisakan berbagai persoalan mendasar di lapangan. Berdasarkan pengawasan, pengaduan, dan temuan masyarakat, terdapat sejumlah fakta utama yang menunjukkan terjadinya bias demokrasi dan pelanggaran regulasi.
Menurut perwakilan Forum Peduli Demokrasi Desa Boyolali, Mujiyanto, pihaknya telah menerima sejumlah pengaduan dan menemukan persoalan dalam pelaksanaan pengisian anggota BPD di lapangan.
“Temuan kami, banyak warga desa yang mayoritas tidak mengetahui adanya tahapan dan pelaksanaan pengisian anggota BPD. Informasi hanya berputar di kalangan internal perangkat desa atau kelompok tertentu,” kata Mujiyanto. Senin 28 September 2026.
Ia menegaskan kondisi tersebut perlu dievaluasi karena BPD merupakan lembaga yang memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD, lanjut dia, memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
“Karena itu, proses pembentukannya harus menghasilkan figur yang benar-benar legitimate dan mewakili aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Forum Peduli Demokrasi Desa Boyolali juga menyoroti adanya dugaan tahapan pengisian BPD yang tidak dilaksanakan secara utuh. Di antaranya pengumuman pendaftaran, verifikasi berkas, pengumuman calon yang berhak dipilih, hingga proses musyawarah atau pemilihan.
“Ketika tahapan dipangkas, verifikasi administrasi dan proses keterwakilan masyarakat berpotensi hanya menjadi formalitas,” ungkapnya.
Selain itu, Forum Peduli Demokrasi Desa Boyolali mempersoalkan mekanisme penentuan unsur keterwakilan pemilih. Menurutnya sesuai Perbup, unsur keterwakilan pemilih dalam Musyawarah Wilayah/Keterwakilan Tokoh harus disepakati secara adil representative per wilayah (RT/RW/Dusun). Ketika panitia memilih pemilih secara sepihak, maka musyawarah telah terkooptasi oleh kepentingan elite desa. BPD yang dihasilkan tidak memiliki legitimasi moral dan politik untuk mengawasi Kepala Desa.
“Apabila daftar unsur pemilih ditentukan sepihak oleh panitia tanpa proses yang transparan dan sesuai ketentuan, maka keterwakilan masyarakat dalam proses pemilihan BPD patut dipertanyakan,” katanya.
Dijelaskan, proses pengisian BPD semestinya berpegang pada asas demokratis, transparan, akuntabel dan inklusif. Informasi mengenai seluruh tahapan, persyaratan, jadwal, hingga mekanisme pengisian harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat baru mengetahui setelah prosesnya berjalan atau bahkan setelah hasilnya ditetapkan,” katanya.
Forum Peduli Demokrasi Desa Boyolali pun meminta Pemerintah Kabupaten Boyolali, khususnya Bupati dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), tidak serta-merta menerbitkan SK pengesahan terhadap BPD terpilih apabila dalam prosesnya ditemukan pelanggaran.
“Kami menuntut adanya evaluasi terhadap desa-desa yang proses pengisian BPD-nya diduga bermasalah. Jangan sampai SK pengesahan diterbitkan sebelum persoalan prosedurnya diperiksa,” tegasnya.
Forum juga mendorong adanya kanal pengaduan resmi di tingkat kabupaten serta verifikasi lapangan terhadap pelaksanaan pengisian BPD serentak pada 26 September 2026. Jika setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan pelanggaran prosedur, mereka meminta agar pengesahan BPD ditunda hingga proses tersebut dikoreksi.
Bahkan, untuk desa yang terbukti tidak menjalankan tahapan sesuai ketentuan, forum mendorong dilakukan pengisian ulang dengan memulai kembali dari tahapan sosialisasi terbuka dan penetapan unsur pemilih secara transparan.
“Kami tidak sedang mempersoalkan keberadaan BPD. Justru kami ingin BPD yang terbentuk memiliki legitimasi kuat dan benar-benar menjadi representasi masyarakat desa,” jelasnya.
Forum Peduli Demokrasi Desa Boyolali juga meminta peran camat diperkuat dalam pengawasan proses pengisian BPD. Camat tidak cukup hanya meneruskan berkas usulan dari desa, tetapi perlu memastikan secara faktual bahwa seluruh tahapan telah dilaksanakan sesuai ketentuan sebelum memberikan rekomendasi pengesahan.
“Tujuannya sederhana, supaya BPD yang lahir benar-benar legitimate, transparan, dan mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan desa,” tegasnya. ( yull/**)
