KPU Surakarta dan Komisi A DPRD Jawa Tengah Bahas Raperda Dana Cadangan

Persiapkan Pilkada 2029 Sejak Dini, KPU Kota Surakarta Terima Kunjungan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah dan Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah Bahas Raperda Dana Cadangan. (Dok. KPU Surakarta/Fokusjateng.com)

 

fokus jateng – SOLO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta menerima kunjungan kerja Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah (Diwakili oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri).

Kunjungan kerja yang digelar dalam rangka penggalian data serta penjaringan masukan terkait Rencana Usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2029.

“Penyusunan anggaran saat ini masih berada pada tahap awal untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta. Mengenai penganggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, kami akan menyesuaikan serta berkoordinasi lebih lanjut agar tercipta efisiensi melalui skema sharing anggaran antara Provinsi Jawa Tengah dan Kota Surakarta,” ujar Yustinus Arya Artheswara, Ketua KPU Kota Surakarta dalam rilis yang diterima Fokusjateng.com, Kamis 24 September 2026.

Rombongan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi A, H. Mukafi Fadli, S.T., S.Ag., bersama Sekretaris Komisi A Juli Krisdianto beserta jajaran anggota Komisi A, dan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah Didi Hariyadi S.H., M.H beserta jajaran, diterima langsung oleh Ketua KPU Kota Surakarta Yustinus Arya Artheswara, Anggota KPU Kota Surakarta, Plt. Sekretaris KPU Kota, serta jajaran pejabat dan staf Sekretariat KPU Kota Surakarta di Aula KPU Kota Surakarta pada Rabu 23 September 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU Kota Surakarta, Yustinus Arya Artheswara, memaparkan skema awal proyeksi penganggaran Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2029. Pengasumsian anggaran tersebut disusun berdasarkan regulasi yang berlaku pada Pemilu dan Pilkada 2024. KPU Kota Surakarta telah mengantisipasi faktor inflasi dengan memprediksi kenaikan harga, serta mempertimbangkan potensi penambahan jumlah Paslon, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) akibat pemekaran wilayah dan pertumbuhan jumlah pemilih.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa terkait Dana Cadangan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemkot Surakarta. Oleh karena itu, KPU Kota Surakarta berharap Pimpinan dan Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah dapat mendorong Pemerintah Daerah Kota Surakarta untuk mengalokasikan dana cadangan secara optimal.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, H. Mukafi Fadli, S.T., S.Ag., mengapresiasi kesiapan dan masukan komprehensif dari KPU Kota Surakarta. Komisi A DPRD Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk terus mengelaborasi seluruh masukan dari KPU kabupaten/kota se-Jawa Tengah agar penyusunan Raperda Dana Cadangan Pilkada 2029 (yang diproyeksikan mulai berproses pada tahun 2027) dapat terarah, transparan dan tepat sasaran.

Sebagaimana dikutip dari situs https://dprd.jatengprov.go.id, Wakil Ketua Komisi A, Mukafi Fadli, usai menggelar pertemuan dan diskusi di Kantor KPU Kota Surakarta menjelaskan, pemenuhan dana cadangan Pilkada merupakan krusial yang harus diselesaikan sejak dini, terlepas dari kepastian jadwal penyelenggaraan Pemilu daerah selanjutnya.

“Tentu itu menjadi hal penting dan krusial untuk dituntaskan tentang dana cadangan tersebut, meskipun di tengah ketidakpastian apakah Pemilu daerah digelar pada 2029 atau 2031. Langkah itu adalah bagian dari komitmen kita untuk mempersiapkan Pemilu sebagai kunci demokratisasi,” ujar Mukafi mengutip dari situs https://dprd.jatengprov.go.id.

Pertemuan berakhir dengan kesepakatan bersama untuk memperkuat sinergi lembaga demi menjamin kepastian anggaran dan suksesnya penyelenggaraan Pemilu daerah. (Didik Kartika)