Oleh: Didik Kartika, Jurnalis dan Pegiat Keterbukaan Informasi Publik
Fokus Jateng-SOLO-Ada masa ketika masyarakat harus datang ke kantor, mengetuk pintu, mengisi formulir serta menunggu berhari-hari hanya untuk memperoleh sebuah informasi dari lembaga pendidikan. Hari ini situasinya berbeda. Di era digital, masyarakat cukup membuka telepon pintar untuk mencari informasi tentang sekolah, kebijakan pendidikan, program pemerintah, penggunaan anggaran, hingga kinerja lembaga pendidikan.
Namun, kemudahan teknologi menghadirkan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah keterbukaan informasi di dunia pendidikan benar-benar sudah berjalan, atau kita hanya memindahkan birokrasi dari meja pelayanan ke layar digital?
Pertanyaan ini penting karena keterbukaan informasi publik bukan sekadar persoalan teknologi. Ia adalah persoalan hak warga negara, tata kelola pemerintahan, akuntabilitas dan kepercayaan publik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah memberikan fondasi yang sangat jelas. UU tersebut sejak ditetapkan dan diundangkan sampai sekarang tetap menjadi dasar hukum keterbukaan informasi publik di Indonesia.
Dengan demikian, ketika lembaga pendidikan berbicara mengenai transparansi, sesungguhnya yang dibicarakan bukan semata-mata tentang apakah sebuah sekolah atau instansi memiliki website. Yang lebih penting adalah apakah hak masyarakat untuk memperoleh informasi telah benar-benar dilayani.
Keterbukaan adalah Hak, Bukan Kebaikan Hati
Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 menyatakan bahwa setiap informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.
Prinsip ini diperkuat Pasal 4. Setiap orang berhak memperoleh informasi publik, melihat dan mengetahui informasi publik, memperoleh salinan informasi serta menyebarluaskan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Artinya, masyarakat yang meminta informasi publik bukan sedang meminta “kemurahan hati” kepada badan publik. Mereka sedang menggunakan hak yang dijamin undang-undang.
Dalam konteks pendidikan, hak tersebut menjadi semakin relevan. Pendidikan menggunakan berbagai sumber daya publik dan menghasilkan kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Orang tua, peserta didik, guru, mahasiswa, peneliti, jurnalis dan masyarakat luas memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana pelayanan pendidikan diselenggarakan.
Karena itu, paradigma lama yang menempatkan informasi sebagai sesuatu yang hanya boleh diketahui oleh pejabat atau pengelola lembaga harus ditinggalkan.
Pasal 7: Badan Publik Wajib Terbuka
Pasal 7 UU KIP memberikan kewajiban yang sangat jelas kepada badan publik. Badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan.
Tidak berhenti di situ. Pasal 7 ayat (2) juga mewajibkan badan publik menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Kemudian Pasal 7 ayat (3) mengharuskan badan publik membangun dan mengembangkan sistem informasi serta dokumentasi agar informasi dapat dikelola dengan baik dan diakses dengan mudah.
Inilah yang membuat UU KIP sangat relevan dengan transformasi digital.
Website sekolah atau instansi pendidikan bukan sekadar papan pengumuman elektronik. Ia seharusnya menjadi bagian dari sistem pengelolaan informasi publik.
Jika sebuah lembaga memiliki website tetapi informasi penting tidak pernah diperbarui, dokumen sulit ditemukan, tautan tidak berfungsi atau masyarakat tidak mengetahui ke mana harus mengajukan permohonan informasi, maka digitalisasi belum otomatis berarti keterbukaan.
Teknologi hanyalah alat. Keterbukaan adalah budaya tata kelola.
Pasal 9: Informasi Pendidikan Tidak Boleh Menunggu Ditanyakan.
Salah satu ketentuan penting yang sering luput dari perhatian adalah Pasal 9.
Pasal tersebut mewajibkan setiap badan publik mengumumkan informasi publik secara berkala. Informasi tersebut antara lain berkaitan dengan badan publik, kegiatan dan kinerja badan publik, serta laporan keuangan. Penyebarluasan informasi harus dilakukan dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami.
Dalam dunia pendidikan, prinsip ini memiliki implikasi besar.
Masyarakat tidak semestinya selalu dipaksa menjadi “detektif informasi” yang harus mengajukan permohonan untuk setiap informasi dasar yang sebenarnya wajib diumumkan.
Informasi mengenai program dan kegiatan lembaga, kinerja, laporan keuangan, serta berbagai informasi publik lainnya seharusnya tersedia secara proaktif sesuai klasifikasi dan ketentuan yang berlaku.
Di sinilah kualitas keterbukaan sebuah lembaga dapat diuji.
Apakah masyarakat harus bertanya terlebih dahulu, atau lembaga sudah aktif memberikan informasi yang memang wajib diumumkan?
Perbedaannya mungkin terlihat sederhana, tetapi secara tata kelola sangat mendasar.
Lembaga yang hanya memberikan informasi ketika ditanya menunjukkan pola pelayanan reaktif. Sementara lembaga yang secara berkala menyediakan informasi publik sedang membangun pola pelayanan yang lebih transparan dan partisipatif.
Pasal 11 dan Transparansi Kebijakan Pendidikan
Pasal 11 juga relevan untuk dunia pendidikan karena mengatur informasi yang wajib tersedia setiap saat.
Di dalamnya termasuk hasil keputusan badan publik beserta pertimbangannya, kebijakan beserta dokumen pendukungnya, rencana kerja proyek termasuk perkiraan pengeluaran tahunan, perjanjian badan publik dengan pihak ketiga, prosedur kerja yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat serta laporan pelayanan akses informasi publik.
Ketentuan ini memiliki arti penting bagi masyarakat pendidikan.
Sebuah kebijakan pendidikan tidak seharusnya hanya diketahui dari potongan informasi di media sosial. Publik membutuhkan informasi yang utuh: apa kebijakannya, mengapa kebijakan tersebut dibuat, bagaimana pelaksanaannya serta apa dasar pertimbangannya.
Dengan informasi yang memadai, masyarakat dapat berpartisipasi secara lebih bermakna.
Inilah salah satu tujuan UU KIP sebagaimana tercermin dalam Pasal 3, yakni menjamin hak warga negara mengetahui proses pembuatan kebijakan publik, mendorong partisipasi masyarakat, serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan kata lain, keterbukaan informasi bukan tujuan akhir. Keterbukaan adalah jalan menuju partisipasi dan akuntabilitas.
Digitalisasi Jangan Menjadi Alasan Baru untuk Menutup Informasi
Ada ironi yang perlu diperhatikan.
Teknologi seharusnya membuat informasi semakin mudah diperoleh. Tetapi dalam praktiknya, digitalisasi juga dapat melahirkan bentuk baru ketertutupan.
Informasi memang tersedia, tetapi tersembunyi di dalam dokumen berpuluh-puluh halaman.
Informasi memang diunggah, tetapi tidak diperbarui.
Website memang tersedia, tetapi masyarakat tidak mengetahui siapa yang harus dihubungi ketika informasi yang dicari tidak ditemukan.
Ada pula informasi yang disajikan dengan bahasa birokratis sehingga sulit dipahami masyarakat umum.
Padahal Pasal 2 ayat (3) menegaskan bahwa informasi publik harus dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, serta cara sederhana. Pasal 9 ayat (4) juga menegaskan bahwa penyebarluasan informasi harus menggunakan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan bahasa yang mudah dipahami.
Karena itu, ukuran keberhasilan keterbukaan informasi di era digital seharusnya tidak berhenti pada jumlah dokumen yang diunggah.
Pertanyaan yang lebih tepat adalah: Apakah masyarakat dapat menemukan informasi tersebut?
Apakah masyarakat dapat memahaminya? Apakah informasi tersebut mutakhir dan akurat?
Apakah masyarakat mengetahui mekanisme ketika membutuhkan informasi yang belum tersedia?
Jika jawabannya belum, maka digitalisasi masih sebatas digitalisasi administrasi, belum sepenuhnya menjadi transformasi tata kelola.
Terbuka Bukan Berarti Semua Data Harus Dibuka
Namun, keterbukaan juga memiliki batas.
UU KIP tidak mengenal prinsip bahwa seluruh informasi harus dibuka tanpa pengecualian. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
Pasal 17 mengatur berbagai kategori informasi yang dapat dikecualikan. Salah satu yang sangat relevan dengan dunia pendidikan adalah informasi yang mengungkap rahasia pribadi, termasuk catatan pribadi yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal maupun nonformal.
Ketentuan ini penting di tengah meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam pendidikan.
Data peserta didik, informasi pribadi guru, catatan tertentu mengenai individu serta berbagai data yang memiliki konsekuensi terhadap privasi tidak dapat diperlakukan sama dengan informasi publik mengenai program atau kinerja lembaga.
Di sinilah diperlukan kecakapan pengelolaan informasi.
Keterbukaan bukan berarti membocorkan data.
Keterbukaan berarti membuka informasi yang memang merupakan informasi publik sekaligus melindungi informasi yang berdasarkan hukum harus dikecualikan.
Dengan demikian, transparansi dan perlindungan data bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya harus berjalan secara seimbang berdasarkan dasar hukum dan klasifikasi informasi yang tepat.
Ketika Masyarakat Membutuhkan Informasi, Ada Jalurnya
UU KIP juga memberikan mekanisme yang jelas bagi masyarakat yang membutuhkan informasi.
Pasal 21 menegaskan, bahwa mekanisme memperoleh informasi publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan. Sementara Pasal 22 mengatur bahwa setiap pemohon dapat mengajukan permintaan informasi kepada badan publik secara tertulis maupun tidak tertulis. Badan publik kemudian berkewajiban mencatat permintaan tersebut dan memberikan tanda bukti penerimaan berupa nomor pendaftaran.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan informasi publik bukan aktivitas informal.
Ia merupakan sebuah sistem pelayanan yang memiliki prosedur dan tanggung jawab.
Dalam konteks pendidikan, keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID menjadi penting. PPID bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di badan publik.
Karena itu, penguatan PPID di lingkungan pendidikan tidak seharusnya dipandang sebagai pekerjaan tambahan semata. PPID adalah bagian dari infrastruktur tata kelola.
Dari Transparansi Menuju Kepercayaan
Pada akhirnya, persoalan keterbukaan informasi publik di bidang pendidikan bukan hanya persoalan kepatuhan terhadap sebuah undang-undang.
Lebih jauh dari itu, ia menyangkut kepercayaan masyarakat.
Masyarakat akan lebih mudah memahami kebijakan apabila informasi tersedia secara jelas. Orang tua akan lebih mudah mengikuti perkembangan layanan pendidikan apabila informasi dapat diperoleh secara terbuka. Guru dan tenaga kependidikan juga membutuhkan informasi yang jelas mengenai kebijakan yang memengaruhi pekerjaan mereka.
Sebaliknya, informasi yang sulit diperoleh dapat menciptakan ruang bagi spekulasi, kesalahpahaman, bahkan ketidakpercayaan.
Karena itu, lembaga pendidikan perlu mengubah cara pandang terhadap keterbukaan.
Jangan menunggu masyarakat bertanya untuk kemudian memberikan informasi yang sebenarnya wajib tersedia.
Jangan menjadikan website sekadar etalase formalitas.
Jangan menganggap banyaknya dokumen sebagai bukti bahwa pelayanan informasi sudah baik.
Dan jangan pula menggunakan alasan “informasi publik” untuk membuka data pribadi yang seharusnya dilindungi.
Yang dibutuhkan adalah keterbukaan yang cerdas: transparan terhadap kebijakan dan pengelolaan badan publik, akurat dalam penyampaian informasi, mudah diakses, mudah dipahami serta tetap menghormati informasi yang secara hukum memang dikecualikan.
Pendidikan Transparan Dimulai dari Informasi yang Terbuka
UU Nomor 14 Tahun 2008 sebenarnya telah memberikan fondasi yang kuat.
Pasal 2 memberikan prinsip keterbukaan. Pasal 3 memberikan tujuan. Pasal 4 menjamin hak masyarakat. Pasal 7 menetapkan kewajiban badan publik. Pasal 9 mengatur informasi yang harus diumumkan secara berkala. Pasal 11 mengatur informasi yang wajib tersedia setiap saat. Pasal 17 memberikan batas terhadap informasi yang dikecualikan. Sementara Pasal 21 dan Pasal 22 memberikan mekanisme bagi masyarakat untuk memperoleh informasi.
Tantangannya sekarang bukan lagi apakah kita memiliki dasar hukum.
Dasar hukumnya sudah ada.
Tantangannya adalah apakah lembaga pendidikan sungguh-sungguh menjadikan keterbukaan sebagai budaya kerja.
Di era ketika satu informasi dapat tersebar ke ribuan orang hanya dalam hitungan menit, keterbukaan tidak lagi bisa diperlakukan sebagai pekerjaan administratif di sudut sebuah kantor.
Ia harus menjadi bagian dari DNA pelayanan publik.
Sebab pendidikan yang baik tidak hanya menghasilkan manusia yang cerdas secara akademik. Pendidikan juga harus dibangun melalui tata kelola yang transparan, akuntabel dan dapat dipercaya.
Dan semuanya dapat dimulai dari satu hal yang sederhana: Membuka informasi yang memang menjadi hak masyarakat. Bukan karena masyarakat meminta, karena undang-undang memang mengamanatkannya. (***/ist)