Fokus Jateng, BOYOLALI – Pembongkaran serta pengurukan lahan di area Pasar Gagan, Desa Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, menuai protes dari pedagang. Situasi di sekitar lokasi pun sempat ramai.
Informasi yang terhimpun, pembongkaran pasar tersebut telah dimulai sejak Selasa 9 November pagi. Sejumlah pedagang sekitar berada di lokasi. Begitupun dengan beberapa warga yang turut menyaksikan.
Bahkan, warga dan pedagang sempat menggelar aksi unjuk rasa. Beberapa spanduk dibentangkan pedagang untuk menolak pembongkaran tersebut.
Terkait persoalan tersebut, Kepala Dispermasdes Boyolali, Ari Wahyu Prabowo, menyatakan bahwa pihaknya saat ini masih dalam tahap pengumpulan data.
“Terkait dengan informasi tersebut, kami masih mengumpulkan informasi lebih lanjut dan menunggu laporan secara lengkap dari Pak Camat Ngemplak. Berdasarkan informasi yang kami terima, kemarin beliau juga telah melakukan rapat dengan menghadirkan beberapa pihak terkait,” ujar Ari dikonfirmasi wartawan pada Jumat 13 November 2026.
Ari menambahkan, pihaknya belum bisa memaparkan detail persoalan sebelum laporan resmi masuk.
Terpisah, Camat Ngemplak, Muhsoni, menjelaskan bahwa inti persoalan yang diprotes warga berkaitan dengan transparansi dan prosedur pembongkaran di area tersebut.
Warga mempertanyakan ketiadaan sosialisasi hingga legalitas alih fungsi lahan yang selama ini mereka ketahui sebagai lahan pertanian.
“Persoalannya, diduga tidak ada pemberitahuan kepada masyarakat dan sebagainya. Apakah pembongkaran itu sudah melalui mekanisme yang ditentukan, termasuk pengurukan lahan itu, apakah sudah ada izinnya. Karena yang diketahui masyarakat, lahan tersebut adalah lahan pertanian,” terang Muhsoni.
Menanggapi protes warga tersebut, pihak Kecamatan Ngemplak telah mengambil langkah dan memanggil Pemerintah Desa Donohudan untuk dimintai keterangan.
“Pertemuan kemarin itu adalah klarifikasi saya atas nama pembina desa kepada pihak desa. Berdasarkan pertemuan itu, saya menyarankan agar pihak desa melakukan proses-proses terkait pengelolaan aset desa dan sebagainya supaya sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku,” katanya.
Sementara, salah satu pedagang Pasar Gagan, Heni mengatakan pembongkaran itu bisa dikategorikan pengrusakan aset Desa Donohudan.
“Pembongkaran itu yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bahkan mereka ngurug tanah basah/ lahan pertanian untuk dijadikan lahan relokasi tanpa ngurus izin alih fungsi tanah dulu,” katanya.
Menurut Heni, warga berharap agar pemerintah kabupaten turun tangan dan memeriksa segala hal yang terjadi di Donohudan.
“Aksi demo itu karena sudah berkali-kali kita menanyakan, tapi tidak ada respon,” ucapnya. (yull/**)