FokusJateng-SURAKARTA-Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Kaukus Perempuan Politik Indonesia (DPC KPPI) Kota Surakarta periode 2025–2030 resmi dilantik dalam sebuah seremoni di Hotel Horison Aziza, Jalan Kapten Mulyadi, Jumat 21 November 2025. Pelantikan dilakukan oleh Ketua DPD KPPI Jawa Tengah, Nur Sa’adah, dan diikuti seluruh pengurus KPPI se-Soloraya.
Pada periode ini, politikus PDI Perjuangan Roro Indradi Sarwo Indah dipercaya memimpin KPPI Surakarta. Ia didampingi Roose Ida Maryana Moesthofa dari Partai Gerindra sebagai sekretaris serta Widyastuti dari PKS sebagai bendahara. Dua legislator perempuan DPRD Surakarta, Sekar Tandjung (Golkar) dan Sri Martuti Handayani (PKB), juga tercatat dalam jajaran kepengurusan.
Ketua DPD KPPI Jawa Tengah, Nur Sa’adah, dalam sambutannya menegaskan pentingnya soliditas lintas partai untuk memperkuat peran perempuan dalam politik lokal.
“KPPI adalah wadah bersama, bukan milik satu partai. Semua perempuan politik harus bekerja bersama untuk memperluas akses dan keterwakilan di ruang keputusan,” kata Nur Sa’adah.
Adapun Ketua DPC KPPI Surakarta, Roro Indradi menekankan bahwa kepengurusan baru harus menjadi motor penggerak bagi perempuan bersiap memasuki gelanggang politik dengan lebih percaya diri.
“KPPI harus hadir untuk memperkuat kapasitas perempuan. Jangan sampai perempuan hanya dianggap pemenuhan kuota,” ucap Roro.
Ia menyebut banyak ruang politik yang belum optimal diisi perempuan, baik di level partai, legislatif, maupun struktur pemerintahan lokal. Menurutnya, KPPI memiliki peran strategis untuk memberikan pelatihan, pendampingan, dan penguatan jejaring lintas partai.
Dalam kesempatan itu, pengurus KPPI Surakarta menyoroti rendahnya jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD Surakarta periode 2024–2029. Dari 45 kursi, hanya delapan yang diisi perempuan, menurun dibanding periode sebelumnya yang mencapai 12 kursi.
Data tersebut, menurut Roro, menjadi indikator penting bahwa keberadaan KPPI masih sangat relevan. Ia menyebut tantangan untuk lima tahun ke depan adalah meningkatkan jumlah perempuan yang lolos ke parlemen.
“Bukan hanya 30 persen kuota di pencalonan, tapi 30 persen keterpilihan,” tegasnya.
DPC KPPI Surakarta merencanakan tiga agenda prioritas pada awal masa jabatan. Pertama adalah Sekolah Politik Perempuan untuk membangun kapasitas kader lintas partai.
“Lalu ada Pendampingan bakal caleg perempuan menjelang kontestasi politik lokal dan nasional dan Penguatan jejaring KPPI kecamatan untuk memperluas basis dan rekrutmen perempuan muda,” ungkap Roro.
Organisasi ini juga menargetkan peningkatan partisipasi politik perempuan hingga 2029 melalui kerja sama dengan partai politik, akademisi, dan organisasi perempuan.
Dengan pelantikan ini, KPPI Surakarta menegaskan komitmennya menjadi ruang strategis bagi perempuan dalam percaturan politik Kota Bengawan. (Thia/**)