Fokus Jateng-BOYOLALI -Rencana pemerintah kabupaten Boyolali menggratiskan LKS dan seragam di sekolah negeri maupun swasta jenjang SD hingga SMP, memicu beragam respons. Komisi IV DPRD Boyolali pun menilai program tersebut masih perlu dikaji secara komprehensif.
Ketua Komisi IV, Suyadi mengatakan Pemkab Boyolali mengusulkan anggaran pengadaan seragam dan LKS untuk siswa SD dan SMP cukup besar, tidak sebanding anggaran rehab sekolah yang sangat kecil. Ia menilai seharusnya keselamatan dan kenyamanan siswa dalam kegiatan belajar mengajar seharusnya menjadi prioritas utama.
“Yang jelas masih banyak hal yang perlu dievaluasi. Ini menjadi suatu bentuk keprihatinan, karena pemerintah ternyata kurang begitu peka terhadap keselamatan anak-anak didik,” tegas Suyadi. Jumat 21 November 2025.
Disebutkan, dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) di RAPBD 2026, anggaran rehabilitasi sekolah rusak hanya sekitar Rp 285 juta. Di sisi lain, ada RKA pengadaan seragam dan LKS untuk siswa SD dan SMP sekitar Rp 16 miliar.
“Kami belum menyetujui RKA untuk pengadaan segaram dan LKS tersebut. Ini masih perlu dievaluasi, dikaji ulang dan anggarannya digeser untuk rehabilitasi sekolah rusak,” katanya.
Wakil ketua Komisi IV, Wahyono menambahkan ada 71 SMP dan 250 SD dalam kondisi rusak. Namun anggaran rehab pada RAPBD 2026 hanya sekitar Rp 284,8 juta. Sementara encana seragam sekolah dan LKS, Pemerintah Daerah mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp 16,4 miliar, yang terdiri dari Rp 8,7 miliar untuk tingkat SD dan Rp 7,7 miliar untuk SMP. Jumlah yang dinilai sangat terbatas dibanding kebutuhan.
Pihaknya menilai bahwa alokasi anggaran yang terlalu besar untuk seragam dan LKS, sementara anggaran rehabilitasi sekolah sangat kecil, menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penentuan prioritas pembangunan pendidikan di Boyolali.
“Sehingga Komisi IV menyimpulkan bahwa program bantuan seragam sekolah perlu dikaji ulang dan untuk sementara belum disetujui.” ( yull/**)