FOKUSJATENG.COM, KARANGANYAR — Wakil Bupati Karanganyar, H. Adhe Eliana, memberikan pesan tegas kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk tidak menjadikan sosialisasi anti-korupsi sebatas seremoni. Dalam acara Sosialisasi Anti-Korupsi dan Gratifikasi, ia menekankan pentingnya integritas dan komitmen pribadi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani.
“Kegiatan sosialisasi anti-korupsi ini benar-benar tidak hanya menjadi formalitas, hanya seremoni belaka,” ujar Adhe Eliana dalam pidatonya. Ia berharap semangat pemberantasan korupsi terus menyala setiap hari dalam pelaksanaan tugas sebagai abdi negara.
Menurutnya, tujuan besar untuk mewujudkan Karanganyar yang lebih baik, maju, adil, dan sejahtera hanya bisa tercapai melalui peran serta aktif ASN, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, hingga kepala desa yang berintegritas.
Data Korupsi Nasional Jadi Peringatan Keras
Untuk menyadarkan betapa berbahayanya ancaman korupsi, Wabup Adhe Eliana membeberkan data yang ia kutip dari sumber internet mengenai kasus korupsi di tingkat nasional. Ia menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, data per Desember 2024 menunjukkan adanya 1.835 kasus korupsi hanya dalam satu tahun.
“Hanya satu tahun di republik ini, jumlah kasus korupsi adalah 1.835,” ungkapnya dengan nada prihatin.
Ia juga merinci profil pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan profesi, di mana sektor swasta menempati urutan teratas dengan 468 kasus, diikuti oleh pejabat eselon I hingga IV sebanyak 432 kasus. Data ini, menurutnya, harus menjadi cermin bagi para birokrat untuk senantiasa waspada dan menjaga diri.
Adapun jenis tindak pidana yang paling sering terjadi adalah terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, penyalahgunaan anggaran, gratifikasi, hingga pungutan liar. “Ini semuanya memungkinkan, dalam tanda kutip, memungkinkan kita untuk terjerumus ke sana,” tegasnya.
ASN sebagai Ujung Tombak dan Filosofi Jawa
Adhe Eliana mengingatkan kembali bahwa ASN adalah ujung tombak negara dan pemerintah. Oleh karena itu, nilai-nilai dasar ASN “BerAKHLAK” (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) harus benar-benar diimplementasikan.
“Integritas kita diuji ketika kita menempatkan diri kita menjadi pelayan masyarakat. Tempatkan diri kita menjadi pelayan masyarakat di tingkatan kita masing-masing,” pesannya.
Secara khusus, ia juga menyoroti fenomena baru yang disebutnya “serakah-nomics” atau ekonomi berbasis keserakahan. Untuk membentengi diri dari sifat tersebut, ia mengajak para ASN untuk memegang teguh filosofi Jawa.
“Menjadi orang Jawa itu kita pegang teguh, ngono yo ngono ning ojo ngono (begitu ya begitu, tapi jangan begitu). Jadi kita bisa memahami semuanya,” katanya, menggarisbawahi pentingnya tahu batas dan tidak melampaui kewajaran.
Langkah Konkret dan Peran Inspektorat
Sebagai langkah nyata, Wabup Adhe Eliana menginstruksikan para pimpinan di setiap level untuk mengambil langkah-langkah konkret, antara lain:
- Menjadi Contoh: Pimpinan harus menjadi teladan integritas bagi staf yang dipimpinnya.
- Perkuat SOP: Memperbarui dan memperkuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menutup celah penyimpangan.
- Pengawasan Internal: Mengaktifkan sistem pengawasan internal secara efektif.
- Komitmen Pribadi: Membangun komitmen pribadi yang kuat untuk menolak segala bentuk korupsi dan gratifikasi.
Ia juga mengubah paradigma mengenai Inspektorat. Menurutnya, Inspektorat bukanlah lembaga yang harus ditakuti, melainkan mitra strategis yang menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan pendampingan.
“Jangan para kepala desa, pak camat, ojo wedi komunikasi karo Inspektorat (jangan takut berkomunikasi dengan Inspektorat). Karena Inspektorat ini adalah pengawasan pertama, memberikan pendampingan pertama terhadap kita semuanya,” tutupnya. ( bre)