FOKUSJATENG COM, SUKOHARJO – Pemerintah bergerak cepat mengantisipasi kenaikan harga pangan nasional dengan menggelontorkan 1,3 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Program ini akan didistribusikan lebih ketat mulai Juli hingga Desember 2025 demi memastikan stabilitas harga beras di pasaran.
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa distribusi beras SPHP sepenuhnya dipercayakan kepada Perum Bulog. Hal ini bertujuan agar beras berkualitas medium tersebut, dengan harga maksimal Rp12.500 per kilogram (kemasan 5 kg), dapat sampai tepat kepada masyarakat yang paling membutuhkan.
Secara nasional, total 1,3 juta ton beras SPHP akan didistribusikan. Jawa Tengah mendapat alokasi 158 ribu ton, dengan wilayah Soloraya (Solo, Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri, Klaten, dan Boyolali) dijatah 39 ribu ton.
Selain skema SPHP, pemerintah juga menyalurkan bantuan beras untuk keluarga miskin. Pada periode Juni-Juli 2025, Perum Bulog mendistribusikan 360 ribu ton beras kepada 18,27 juta penerima bantuan pangan (PBP) di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 39 ribu ton disalurkan kepada 1,9 juta PBP di Jawa Tengah, dan 9.600 ton untuk 483 ribu PBP di Soloraya.
Arief Prasetyo Adi optimistis stok beras nasional mencukupi untuk memenuhi kebutuhan program SPHP dan bantuan pangan. Pada semester I tahun ini, Perum Bulog berhasil mengamankan 2,6 juta ton stok tambahan setara beras. Memasuki semester II, Bulog juga akan menjaga harga panen di tingkat petani melalui serapan gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram.
Untuk mencegah monopoli pasar, penjualan beras SPHP akan menggunakan sistem daring. Langkah ini diharapkan dapat menjamin transparansi dan keadilan dalam distribusi. Meskipun produksi cenderung turun di semester II, pemerintah menjamin ketersediaan pangan akan tetap terjaga. ( rls/an/bre)