FOKUSJATENG – KARANGANYAR – Rapat paripurna berlangsung di ruang paripurna DPRD Karanganyar, Jumat (12/07/2019). Rapat dengan agenda penetapan peraturan daerah (Perda) tentang pertangungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 itu tanpa kehadiran Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS).
Pantaun Fokus Jateng, tidak hanya FPKS, sejumlah anggota lain, juga tidak terlihat hadir. Sebagian kursi kosong dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh ketua DPRD, Sumanto tersebut.
Sekretaris DPRD Karanganyar, Sujarno mengatakan, tidak ada pemberitahuan resmi mengenai ketidakhadiran mereka (anggota DPRD yang berasal dari FPKS–Red) dalam rapat paripurna. Namun, menurut Sujarno, rapat paripurna masih tetap sah karena telah dihadiri dan diikuti lebih dari dua pertiga anggota.
“Dalam rapat paripurna, tidak lagi melihat fraksi, tapi kehadiran para anggota. Dalam rapat paripurna ini, telah memenuhi dua pertiga anggota. Artinya rapat paripurna tetap sah,” ujar Sujarno usai rapat paripurna, Jumat (12/07/2019).
Sementara itu, salah satu anggota fraksi PKS, Darwanto SE mengatakan para anggota dewan fraksi PKS sedang melakukan konsolidasi internal partai yang tidak bisa ditinggalkan.
“Kami sedang ada kegiatan internal partai yang waktunya bersamaan dengan jadwal paripurna,” papar Darwanto melalui pesan aplikasi WhatsApp.
Disisi lain, dalam rapat paripurna tersebut, Bupati Karanganyar, Juliyatmono, dalam laporan pertanggungjawabannya menyatakan, pembahasan rancangan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018, telah dilaksanakan dengan baik, sebagaimana yang tertuang dalam naskah berita acara nomor 188.3/91 Tahun 2019 dan Nomor 172.1/9/2019 tentang persetujuan bersama DPRD dan bupati tentang Raperda pertanggungjawaban bupati terhadap pelaksanaan APBD tahun 2018.
Dalam laporannya bupati menjelaskan, PAD tahun 2018, secara keseluruhan dianggarkan Rp2.10,878 miliar dan terealisasi sebesar Rp2.113 miliar. Belanja daerah Rp2.279 triliun, realisasi Rp2.064 triliun. Penerimaan pembiyaan dianggarkan Rp186.963 miliar, realisasinya Rp187.137 miliar. Pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp15 miliar, realisasinya Rp15 miliar. Sedangkan untuk sisa lebih penggunaan anggaran, (Silpa) sebesar Rp221.485 miliar.