FOKUS JATENG -SEMARANG, – Penyaluran energi bersubsidi yang tepat sasaran merupakan bagian penting dalam memastikan masyarakat yang berhak dapat memperoleh akses energi sesuai kebutuhan. Sejalan dengan hal tersebut, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah mengapresiasi langkah Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng), khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), dalam mengungkap praktik penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di wilayah Jawa Tengah.
Pengungkapan kasus tersebut menjadi bukti pentingnya pengawasan dan penegakan hukum dalam menjaga distribusi energi bersubsidi. Pasalnya, penyalahgunaan subsidi tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian negara, tetapi juga dapat mengurangi hak masyarakat yang seharusnya menerima manfaat dari program subsidi Pemerintah.
Area Manager Communication, Relation, & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, M. Subhan Amrullah, menyampaikan bahwa upaya menjaga distribusi energi bersubsidi membutuhkan sinergi dan peran aktif seluruh pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, Pertamina, hingga masyarakat.
“Kami mengapresiasi langkah Polda Jawa Tengah dalam mengungkap praktik penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Subsidi energi merupakan bentuk dukungan Pemerintah untuk membantu masyarakat yang berhak. Karena itu, penyalurannya harus dijaga bersama agar tepat sasaran. Kami mendukung penuh upaya penegakan hukum karena penyalahgunaan subsidi pada akhirnya dapat merugikan negara sekaligus mengurangi hak masyarakat yang seharusnya menerima manfaatnya,” ujar Subhan. Jumat 13 November 2026.
Di tengah upaya pengawasan tersebut, Pertamina memastikan ketersediaan stok BBM dan LPG di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tetap dalam kondisi aman. Berdasarkan posisi stok terkini, ketahanan stok Pertalite mencapai 17,4 kali lipat dari konsumsi normal harian, Biosolar 10,3 kali lipat, dan LPG 3 kali lipat konsumsi normal harian.
Subhan menegaskan bahwa Pertamina terus menjaga keandalan pasokan melalui pemantauan stok dan penyaluran secara berkala, serta memastikan distribusi energi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami memastikan pasokan BBM dan LPG di wilayah Jateng dan DIY tetap terjaga. Selain menjaga ketersediaan, kami juga terus memperkuat pengawasan distribusi dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta pemangku kepentingan terkait. Dengan demikian, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan energi dengan tenang dan menggunakan produk bersubsidi sesuai peruntukannya,” tambah Subhan.
Penyalahgunaan energi bersubsidi dapat dilakukan melalui berbagai modus, mulai dari pengoplosan LPG bersubsidi ke tabung nonsubsidi hingga penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi. Praktik tersebut berpotensi mengganggu rantai distribusi energi dan menyebabkan subsidi tidak diterima oleh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran Pemerintah.
Sebagai bagian dari penguatan pengawasan, Pertamina secara konsisten melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap lembaga penyalur BBM maupun LPG untuk memastikan kegiatan penyaluran berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Terhadap lembaga penyalur yang terbukti melakukan pelanggaran, seperti menyalurkan BBM dan LPG bersubsidi tidak sesuai peruntukan, ketentuan, maupun prosedur penyaluran yang ditetapkan, Pertamina menerapkan sanksi administratif sesuai hasil pemeriksaan dan tingkat pelanggaran. Hingga 31 Oktober 2026, tercatat sebanyak 219 lembaga penyalur BBM dan 203 lembaga penyalur LPG telah diberikan sanksi.
Selain pengawasan internal, Pertamina terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait, termasuk mendukung proses hukum terhadap dugaan penyalahgunaan energi bersubsidi. Sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan penyaluran BBM dan LPG bersubsidi berjalan tepat sasaran, tepat volume, dan sesuai ketentuan Pemerintah.
Pertamina juga mengimbau masyarakat, pelaku usaha, operator SPBU, agen, pangkalan LPG, serta seluruh pihak yang terlibat dalam rantai distribusi untuk senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku. Masyarakat diharapkan membeli BBM dan LPG sesuai kebutuhan serta tidak terlibat dalam praktik penimbunan, pengangkutan ilegal, maupun bentuk penyalahgunaan lainnya. (ist/**)