FOKUSJATENG.COM, KARANGANYAR — Peringatan Hari Tani Nasional menjadi momentum krusial bagi para petani di Kabupaten Karanganyar untuk menyuarakan persoalan klasik yang tak kunjung usai, yakni krisis air irigasi pertanian. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar, Bagus Selo, menegaskan komitmennya untuk mengawal dan mencarikan solusi konkrit atas permasalahan jaringan irigasi yang mengancam ratusan hektar lahan pertanian warga.
Komitmen tersebut disampaikan Bagus Selo usai menerima audiensi pengurus dan perwakilan petani yang tergabung dalam Serikat Tani Bumi Lestari (Sertabumi) Karanganyar di Gedung DPRD Karanganyar.
Bagus Selo menyampaikan bahwa DPRD mendorong adanya kesepakatan bersama antara Pemkab Karanganyar, OPD terkait, hingga instansi lintas sektor agar aspirasi para petani dapat masuk dalam perencanaan pembangunan.
“Hari ini kita audiensi bersama Serikat Tani Bumi Lestari yang menyampaikan permasalahan terkait pengairan, baik primer, sekunder, maupun tersier, khususnya di wilayah Jumapolo dan sekitarnya. Kita akan membentuk kesepakatan bersama agar ini menjadi perhatian dalam perencanaan Pemkab Karanganyar. Kita dorong untuk pencarian solusi, pemilahan mana kewenangan Kabupaten, Provinsi, hingga BBWS,” tegas Bagus Selo.
Ia menambahkan, pihak DPRD melalui Komisi B akan menjalankan fungsi pengawasan ketat, baik dari sisi penganggaran maupun pelaksanaan di lapangan untuk tahun anggaran mendatang.
“Tentunya selain pengawasan di anggaran, secara tupoksi Komisi B pasti akan melihat pelaksanaannya di lapangan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Serikat Tani Bumi Lestari (Sertabumi) Karanganyar, Yosep Heriyanto, mengungkapkan bahwa krisis air irigasi ini dipicu oleh banyaknya infrastruktur pendukung pertanian yang rusak dan tidak pernah tersentuh perbaikan dalam jangka waktu lama.
Yosep membeberkan, akibat rusaknya bendung, pintu air, hingga pendangkalan embung, sekitar 800 hektar lahan pertanian yang tersebar di 35 kelompok tani terancam tidak bisa tanam di musim kemarau ini. Wilayah terdampak meliputi Kecamatan Jumapolo, Mojogedang, Karanganyar, Karangpandan, dan Tasikmadu.
“Data kami dari perwakilan 35 kelompok tani ini ada sekitar 800-an hektar yang betul-betul terdampak dan tidak bisa tanam. Persoalannya bukan sekadar kemarau, tapi bagaimana tata kelola jaringan irigasi selama ini. Kami berharap kesepakatan dan komitmen bersama yang dijadwalkan ini benar-benar membawa perubahan nyata bagi petani,” ujar Yosep.
Para petani berharap komitmen dan pengawalan dari DPRD Karanganyar dapat segera merealisasikan perbaikan jaringan irigasi sehingga hak konstitusi petani atas ketersediaan air pertanian dapat terpenuhi secara berkelanjutan. ( bre)