Fokus Jateng-BOYOLALI,-Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto menyebut pemerintah mengalokasikan 20 persen dana desa untuk mendukung kedaulatan pangan nasional.
Menurutnya, kebijakan itu menjadi bagian dari strategi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Alokasi dana desa tersebut diarahkan untuk memperkuat potensi desa di sektor pangan melalui berbagai program berbasis komoditas lokal.
“Kedaulatan pangan jelas kita dukung. Ada 20 persen dana desa, ditambah kolaborasi dengan kementerian lain,” ujar Mendes Yandri dalam acara puncak peringatan Hari Desa Nasional 2026 yang diselenggarakan di Kawasan Kebun Raya Indrokilo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis, 15 Januari 2026.
Dijelaskan, sejumlah kementerian telah menjalankan program desa binaan seperti desa nila, desa lele, kampung nelayan, hingga desa ekspor. Seluruh program tersebut berorientasi pada penguatan produksi dan distribusi pangan nasional dengan melibatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama.
Menurutnya, pemerintah juga mengubah pola pemanfaatan dana desa tanpa mengurangi jumlah anggarannya. Dana tersebut kini diarahkan untuk mendukung pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, termasuk perdagangan hasil pertanian, perikanan, dan usaha mikro.
“Dana desa tidak diturunkan, tapi pola pemanfaatannya diubah agar benar-benar dirasakan seluruh masyarakat desa,” katanya.
Melalui KDMP, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus memasarkan produk usaha mereka secara lebih efisien.
Selain memperkuat rantai pasok pangan, keberadaan koperasi desa juga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dan menekan angka pengangguran di perdesaan.
“Program ini terintegrasi dengan kebijakan nasional lain seperti penyediaan bahan pangan untuk program makan bergizi, yang sebagian besar bersumber dari desa,” katanya.
Mendes Yandri menegaskan, pembangunan desa menjadi kunci dalam mewujudkan visi pemerintah membangun ekonomi dari bawah. “Kalau desa kuat, ekonomi nasional juga akan kuat,” tuturnya. ( ist/**)