FOKUSJATENG.COM SURAKARTA — Tantangan penyesuaian anggaran yang dipicu efisiensi pemerintah pusat tak membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta gentar. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, menegaskan bahwa ayanan publik akan tetap menjadi prioritas utama meski daerah harus menghadapi pengurangan belanja sebesar Rp199 miliar lebih dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.
Mengenakan beskap berwarna biru langit yang melambangkan optimisme, Wali Kota Respati bersama Wakil Wali Kota Astrid Widayani menghadiri Sidang Paripurna penetapan RAPBD 2026 di gedung DPRD, Kamis (27/11). Pilihan warna beskap ini diyakini menjadi simbol keyakinan Pemkot dalam menghadapi tekanan fiskal.
Komitmen Kuat: Layanan Publik Tak Boleh Terkorbankan
Dalam pidato penetapan RAPBD 2026, Respati Ardhi dengan tegas menyatakan bahwa Pemkot Surakarta tidak akan mengorbankan kualitas layanan kepada masyarakat di tengah upaya efisiensi.
> “Efisiensi bukan berarti mengurangi pelayanan, tapi menata ulang prioritas agar manfaatnya tepat sasaran,” ujar Respati.
Pemkot Surakarta menunjukkan kreativitasnya dalam mengelola anggaran tanpa mengeluh adanya pengurangan dana transfer dari pusat. Program-program krusial yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan warga tetap menjadi fokus, seperti:
* Program Posyandu Plus 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM): Fokus pada gizi, imunisasi, pemantauan tumbuh kembang anak, dan skrining kesehatan.
* Peningkatan Layanan Kesehatan Mental: Penguatan psikologi klinis sebagai langkah strategis peningkatan kualitas hidup.
Zero-Based Review dan Tancap Gas Program Prioritas
Untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif, Respati mengumumkan penerapan *zero-based review* dalam pengelolaan keuangan daerah. Prioritas anggaran akan diarahkan pada penghentian belanja seremonial dan konsolidasi program yang kurang berdampak langsung pada warga.
Selain itu, Pemkot bertekad untuk tancap gas menjalankan program-program yang berorientasi pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pertumbuhan ekonomi. Program-program tersebut meliputi:
* UMKM Center
* Rumah Siap Kerja
* Penguatan Layanan Dasar
Menurut Respati, investasi pada SDM yang unggul adalah fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
Empat Pilar Strategis APBD 2026
Secara umum, fokus belanja daerah APBD 2026 akan terangkum dalam empat bidang strategis yang menjadi kerangka Pemkot untuk memacu kemajuan dan kesejahteraan warga:
1. Penguatan sumber daya manusia.
2. Pertumbuhan ekonomi inklusif.
3. Pengembangan infrastruktur terintegrasi.
4. Reformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Mengakhiri sambutannya, Wali Kota Respati menyampaikan bahwa tekanan fiskal justru menjadi cambuk motivasi bagi Pemkot Surakarta. “Tekanan fiskal bukan penghambat, melainkan tantangan yang mesti kita elastisitasnya tunjukkan bersama-sama. Dengan tata kelola yang disiplin dan kolaborasi yang solid, 2026 akan menjadi tahun penguatan fondasi pembangunan Surakarta,” tutupnya. ( bre )