Fokus Jateng-BOYOLALI,- Dugaan penipuan Koperasi Bahana Lintas Nusantara (BLN) memicu keprihatinan. Transaksi diperkirakan mencapai Rp 3 Triliun.
Anggota DPR RI Didik Haryadi angkat bicara soal dugaan penipuan yang melibatkan Koperasi BLN.
Ia menjelaskan, saat ini jumlah korban koperasi tersebut sangat besar, mulai dari masyarakat biasa, pensiunan, purnawirawan, hingga sejumlah pejabat.
“Untuk Boyolali saja korbannya mencapai 1200an orang, belum lagi di Kabupaten/kota yang lain,” kata Politisi Fraksi PDI Perjuangan, pada Senin 23 Juni 2025.
Ia mengemukakan, BLN merupakan badan hukum koperasi, sehingga pihaknya meminta kementerian terkait untuk ikut bertanggung jawab dalam pengawasan koperasi yang bermasalah. Sekaligus memastikan bahwa kementerian terkait menjalankan fungsi pengawasan dengan baik, termasuk memberikan pembinaan dan sanksi yang tegas terhadap koperasi yang melanggar aturan.
Didik menegaskan bahwa Komisi XI DPR RI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mendalami kasus ini dan siap menerima aduan dari para nasabah.
“Kita bagian dari Komisi XI dan OJK akan mengusut dan menerima aduan masyarakat terkait dugaan penipuan oleh Koperasi BLN,” tegasnya.
Didik menambahkan, bersama OJK akan segera turun ke masyarakat untuk menemui langsung para korban. Hal ini dilakukan untuk memastikan perlindungan konsumen dan pengembalian dana yang telah disetorkan nasabah. Disebutkan nilai transaksi Koperasi BLN yang beredar diperkirakan mencapai Rp 3 triliun.
“Yang paling penting adalah dana nasabah. Asetnya bisa dikejar untuk dikembalikan ke nasabah. Ini akan kami koordinasikan dengan pihak-pihak terkait,” katanya.
Tidak sedikit nasabah yang menggadaikan asetnya demi bisa ikut bergabung di koperasi tersebut.
“Kita bersama OJK sedang mendalami transaksi keuangannya, uangnya lari ke mana? Kita runut dulu alirannya. Intinya agar modal yang disetor bisa kembali karena banyak nasabah yang menggadaikan aset mereka,” jelas Didik.
Apalagi, kasus ini juga berdampak besar pada sektor perbankan.
“Kasus ini berantai, jadi banyak nasabah yang meminjam ke bank, atau BPR utk investasi, sehingga kolektabilitas BPR tenganggu.”
Dia menyebut mulai terjadi kredit macet di sejumlah bank akibat ketidakmampuan nasabah membayar cicilan pasca kerugian di BLN.
“Banyak yang stres, sakit, sampai dikejar utang. Ini membuat kondisi menjadi krisis keuangan pribadi bagi para korban,” ujarnya.
Didik menambahkan karena ada di lingkungan Dapil V dan merupakan wilayahnya maka pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait, untuk mendengar langsung dari para korban. (yull/**)