Fokus Jateng, SURAKARTA–Pemerintah Kota Surakarta menyiapkan surat edaran larangan penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara eceran. Kebijakan itu menyusul temuan dugaan penyalahgunaan Pertalite, termasuk praktik pembelian menggunakan kendaraan bertangki modifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah besar sebelum dijual kembali dengan harga lebih tinggi.
Wali Kota Surakarta, Respati Ardi mengatakan, praktik penjualan Pertalite eceran merugikan masyarakat karena harga yang dipatok jauh di atas harga resmi. Saat melakukan pemantauan distribusi BBM di SPBU 44.571.27 Laweyan, Jalan Dr. Radjiman, Senin, 9 November 2026, Respati menerima keluhan warga yang harus membeli Pertalite eceran seharga Rp 15.000 per liter.
Padahal, harga resmi Pertalite bersubsidi sebesar Rp 10.000 per liter. Selisih harga tersebut dinilai membebani masyarakat yang seharusnya bisa mendapatkan BBM dengan harga terjangkau.
“Banyak aduan masyarakat yang terbebani membeli Pertalite di luar SPBU. Ada pengakuan dari masyarakat membeli dengan harga Rp 15 ribu, padahal harga subsidi Rp 10 ribu,” kata Respati.
Atas temuan tersebut, Pemkot Surakarta akan menyiapkan surat edaran melalui Dinas Perdagangan untuk melarang pedagang eceran menjual BBM bersubsidi, khususnya Pertalite. Respati menegaskan, penyaluran BBM bersubsidi hanya diperbolehkan melalui SPBU yang ditunjuk Pertamina.
Pemkot juga akan menindak tegas praktik pembelian BBM secara berulang menggunakan kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi. Modus tersebut diduga dilakukan untuk mengumpulkan BBM dalam jumlah besar sebelum diperjualbelikan kembali.
“Ini penyalahgunaan subsidi karena dijual melebihi harga dan akhirnya membebani masyarakat. Kami akan tindak tegas pelaku langsir yang mengambil dari SPBU dengan cara memodifikasi tangki dan lain-lain untuk diperjualbelikan,” ujarnya.
Pengawasan distribusi BBM bersubsidi akan melibatkan kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Respati menyebut ada empat SPBU yang masuk dalam radar pemantauan karena diduga berkaitan dengan aktivitas pembelian BBM bersubsidi secara ilegal.
Pemkot akan menelusuri aktivitas pembelian di sejumlah SPBU tersebut untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penyaluran BBM. Respati juga meminta Pertamina memperkuat prosedur operasional standar (SOP) pembelian BBM bersubsidi agar distribusinya lebih terkendali.
“Ini demi terjangkaunya Pertalite bagi masyarakat. Jangan sampai ada oknum memperkaya diri karena yang dirugikan masyarakat. Saya mohon ini adalah subsidi, kita jaga bersama karena harus tepat sasaran,” katanya.
Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina Fuel Terminal Yogyakarta 4, Dany Sanjaya Putra, mengatakan Pertamina telah menerapkan sistem QR Code untuk mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Sistem tersebut digunakan untuk memantau identitas kendaraan sekaligus mengontrol volume pembelian setiap harinya.
Untuk Pertalite, kendaraan roda dua dibatasi maksimal 10 liter per hari. Adapun kendaraan roda empat maksimal 120 liter per hari.
Sementara itu, pembelian Solar bersubsidi untuk kendaraan pribadi roda empat dibatasi maksimal 60 liter per hari. Kendaraan pengangkut barang roda empat mendapat kuota maksimal 80 liter per hari, sedangkan kendaraan roda enam atau lebih maksimal 200 liter per hari.
Menurut Dany, penggunaan QR Code statis memudahkan petugas SPBU melakukan pengawasan terhadap transaksi pembelian BBM bersubsidi. Pertamina juga melarang SPBU melayani pembelian berulang yang melanggar ketentuan maupun kendaraan dengan tangki modifikasi.
“Dengan menggunakan QR Code statis, kontrol dan monitoring jauh lebih mudah dilakukan oleh SPBU Pertamina. SPBU dilarang menyalurkan pembelian secara berulang dan juga kepada kendaraan dengan tangki modifikasi,” ujarnya.
Di sisi lain, Respati mengapresiasi Pertamina yang memastikan ketersediaan pasokan BBM menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Ia meminta masyarakat tidak khawatir terhadap ketersediaan BBM dan tetap melakukan pembelian di SPBU terdekat. (*Thia/**)