Fokus Jateng, SURAKARTA-Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya keterhubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan serta mengelola komunikasi publik. Pemerintah perlu memahami persoalan yang dihadapi masyarakat agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan publik.
Hal itu disampaikan Bima Arya saat menjadi pembicara kunci dalam Konvensi Humas Indonesia di Kota Surakarta atau Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 17 Oktober 2026. Menurut dia, kemampuan memahami kondisi masyarakat menjadi salah satu tantangan dalam komunikasi pemerintahan di tengah derasnya arus informasi digital.
“Tantangan terbesar hari ini adalah bagaimana government relates dengan society. Itu kuncinya. Bagaimana kita semua selalu connected dengan realita yang ada di masyarakat,” ujar Bima.
Dia mengatakan, pemerintah perlu memahami suasana kebatinan masyarakat sebelum menentukan langkah komunikasi untuk merespons berbagai persoalan yang berkembang di ruang publik. Pemahaman tersebut diperlukan agar respons pemerintah tidak berhenti pada upaya membangun narasi, tetapi juga menjawab persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Bima menilai, kritik yang muncul di media sosial perlu disikapi dengan melihat substansi persoalan. Pemerintah tidak bisa serta-merta menganggap kritik sebagai bagian dari aktivitas buzzer tanpa terlebih dahulu mengevaluasi kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan publik.
“Tidak ada gunanya kita menganggap bahwa semuanya buzzer ketika kemudian kebijakan yang kita lakukan itu juga tidak sesuai dengan apa yang diinginkan publik,” kata dia.
Menurut Bima, pengelolaan komunikasi publik tetap diperlukan untuk menjelaskan substansi kebijakan kepada masyarakat. Namun, strategi komunikasi perlu diimbangi dengan kemampuan membaca situasi dan mengidentifikasi akar persoalan yang memicu respons publik.
Dia juga menyoroti pentingnya memahami algoritma media dan dinamika penyebaran informasi digital. Kemampuan tersebut dibutuhkan agar pemerintah dapat menentukan pendekatan komunikasi yang tepat tanpa mengabaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua BPC Perhumas Surakarta Andre Rahmanto mengatakan kepercayaan publik menjadi modal penting bagi praktisi hubungan masyarakat atau humas dalam menyampaikan informasi.
Menurut Andre, masyarakat kini semakin selektif dalam menerima informasi. Karena itu, reputasi lembaga saja tidak cukup untuk memastikan pesan yang disampaikan mendapat kepercayaan publik.
“Jika dulu kepercayaan adalah bonus dari reputasi, kini kepercayaan harus ada lebih dulu, baru pesan kita didengar,” ujar Andre.
Andre merujuk pada Edelman Trust Barometer 2026 yang menempatkan Indonesia di antara lima besar negara dengan tingkat kepercayaan terhadap institusi tertinggi di dunia, dengan indeks 73 dari 100.
Namun, laporan yang sama mencatat 66 persen masyarakat cenderung sulit memercayai kelompok atau sumber informasi yang berbeda dari mereka.
“Artinya modal kita besar, tetapi rentan. Publik semakin selektif menilai siapa yang bicara, tidak hanya apa yang dikatakan,” kata Andre.
Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani mengatakan humas memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat melalui komunikasi yang akurat, transparan, dan beretika. Perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan juga menuntut praktisi humas mampu membantu masyarakat memahami informasi secara tepat.
Astrid mengatakan, humas tidak hanya bertugas menyampaikan kebijakan, tetapi juga menyerap aspirasi masyarakat dan mengelola komunikasi dalam situasi krisis.
“Kami ingin mengingatkan agar seluruh insan humas harus memastikan komunikasi tidak sekadar menarik perhatian, tetapi juga mencerdaskan, menumbuhkan optimisme, dan mendorong tindakan positif,” ujar Astrid.
Dia menambahkan, komunikasi yang efektif perlu memperhatikan ketepatan informasi sekaligus memahami persepsi masyarakat. Dengan demikian, humas dapat menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan kebijakan dan menyerap aspirasi publik.
Sebagai kota budaya, Surakarta juga memiliki nilai kesantunan, kebijaksanaan, dan penghormatan terhadap sesama. Menurut Astrid, nilai-nilai tersebut dapat menjadi landasan dalam membangun komunikasi yang merangkul keberagaman dan menjaga hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. (*Thia/***)