Fokus Jateng, SURAKARTA- Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menghadirkan tantangan baru bagi praktisi hubungan masyarakat (humas). Selain dituntut beradaptasi dengan teknologi, mereka harus memastikan informasi yang disampaikan tetap akurat, mencegah disinformasi, serta menjaga kepercayaan publik di tengah perubahan cara masyarakat mengakses informasi.
Kemampuan memproduksi dan menyebarkan informasi dengan cepat kini perlu diimbangi dengan kecermatan dalam memverifikasi fakta dan memahami dampak komunikasi. Teknologi AI juga memungkinkan penyebaran berita palsu, manipulasi persepsi, hingga konten deepfake dalam skala yang lebih luas.
Hal itu mengemuka dalam Konvensi Humas Indonesia yang diselenggarakan di Kota Surakarta atau Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 17 Oktober 2026. Kegiatan akan berlangsung dua hari hingga Minggu, 18 Oktober 2026.
Ketua Umum Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (PERHUMAS) Boy Kelana mengatakan kemajuan teknologi komunikasi tidak selalu diikuti peningkatan pemahaman antarmanusia. Kemudahan mengakses informasi justru menghadirkan tantangan bagi masyarakat untuk membedakan fakta, opini, manipulasi, dan kebohongan.
“Artificial Intelligence telah menghadirkan peluang luar biasa bagi peradaban manusia. Namun, pada saat yang sama, AI juga meningkatkan kemampuan menciptakan disinformasi, deepfake, manipulasi persepsi, dan berita palsu dalam skala serta kecepatan yang sebelumnya sulit dibayangkan,” kata Boy dalam acara pembukaan.
Menurut Boy, algoritma digital memungkinkan sebuah narasi menjangkau jutaan orang hanya dalam hitungan detik. Namun, kecepatan penyebaran informasi tidak menjamin kebenaran isi maupun tanggung jawab atas dampak yang ditimbulkannya.
“Algoritma dapat membuat sebuah narasi menjangkau jutaan orang hanya dalam hitungan detik. Namun, algoritma tidak selalu dapat membedakan mana yang benar, mana yang adil, dan mana yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Tantangan lain muncul dari perubahan cara masyarakat memperoleh informasi mengenai kebijakan, kinerja, dan reputasi suatu organisasi. Publik kini dapat memanfaatkan teknologi berbasis AI untuk mencari informasi tanpa harus mengakses langsung kanal resmi lembaga atau perusahaan yang bersangkutan.
Boy mengatakan praktisi humas juga perlu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kecerdasan emosional, dan empati dalam menjalankan tugasnya. Menurut dia, penguasaan data dan teknologi tidak cukup untuk menghadapi persoalan komunikasi yang semakin kompleks.
“Kita membutuhkan kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional. Kita membutuhkan data dan teknologi, tetapi juga empati dan wisdom. Kita harus memahami persoalan lokal, tetapi tidak boleh kehilangan perspektif global,” kata Boy.
Dalam praktiknya, penggunaan AI juga menuntut praktisi humas menjaga kerahasiaan data dan memverifikasi informasi sebelum dipublikasikan. Teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi kerja, tetapi keputusan komunikasi dan tanggung jawab atas informasi yang disampaikan kepada publik tetap berada pada manusia. (*Thia/***)