Fokus Jateng, KLATEN — Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Klaten, Jawa Tengah, Kamis, 15 Oktober 2026. Setelah menjalani pemeriksaan selama sekitar 14 jam di Markas Kepolisian Resor Kota Klaten, Hamenang dibawa tim KPK ke Jakarta untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Hamenang sempat menyampaikan permintaan maaf kepada awak media sebelum meninggalkan Mapolresta Klaten pada Kamis malam. Ia mengaku mengikuti proses hukum yang berlaku.
“Mohon saya dimaafkan kalau ada salah. Saya mengikuti proses hukum yang berlaku. Mohon maaf telah mengecewakan,” kata Hamenang sekitar pukul 22.30 WIB.
Hamenang yang mengenakan kaus hitam, topi, dan masker keluar dari gedung pemeriksaan bersama sejumlah orang lainnya. Mereka kemudian masuk ke beberapa mobil yang membawa rombongan KPK menuju Stasiun Klaten. Hamenang selanjutnya dibawa ke Jakarta menggunakan kereta api.
Sebelum berangkat, Hamenang juga menandatangani surat kuasa untuk pengacaranya.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan operasi tangkap tangan di Klaten pada Kamis, 15 Oktober 2026. Dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Jumat dini hari, 16 Oktober 2026, Budi mengatakan tim KPK mengamankan 20 orang di Klaten dan Jakarta.
“Para pihak yang diamankan di Klaten saat ini masih dilakukan permintaan keterangan di Polres Klaten. Salah satunya adalah Bupati Klaten,” ujar Budi.
Menurut Budi, sejumlah orang yang diamankan di Jakarta menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Mereka berasal dari unsur penyelenggara negara, aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta pihak swasta.
KPK juga menyita uang tunai yang masih dalam proses penghitungan. Nilai sementara uang yang disita diperkirakan mencapai Rp 1 miliar.
Budi menjelaskan, KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan penerimaan oleh penyelenggara negara yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta penerimaan lainnya dari organisasi perangkat daerah (OPD).
Selain itu, penyidik menduga terdapat pemberian uang oleh bupati kepada oknum BPK terkait dengan audit.
KPK belum memerinci identitas seluruh pihak yang diamankan maupun konstruksi lengkap perkara tersebut. Penghitungan uang tunai yang disita juga masih berlangsung.
Kepala Polresta Klaten Komisaris Besar Ari Cahya Nugraha sebelumnya membenarkan bahwa tim KPK melakukan penangkapan terhadap sejumlah orang di wilayahnya. Polresta Klaten memberikan dukungan berupa tempat pemeriksaan dan pengamanan selama kegiatan berlangsung.
“Pada hari ini, Kamis tanggal 15 Oktober 2026, tim dari KPK melaksanakan giat penangkapan beberapa oknum yang diduga terkait dengan tindak pidana yang sedang ditangani oleh tim KPK,” kata Ari saat memberikan keterangan kepada awak media di Mapolresta Klaten, Kamis malam.
Ari juga membenarkan bahwa Hamenang termasuk pihak yang diperiksa KPK. Namun, ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai perkara yang mendasari operasi tersebut dan meminta awak media mengonfirmasikannya kepada KPK.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan keprihatinannya atas kabar OTT yang melibatkan Bupati Klaten tersebut. Ia mengatakan masih menunggu kepastian dari KPK.
“Kalau itu benar, saya merasa prihatin,” kata Luthfi dalam siaran pers yang diterima fokus jateng, Kamis, 15 Oktober 2026.
Luthfi mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berulang kali mengingatkan para kepala daerah agar menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Di wilayah kita juga sering kita ingatkan para bupati dan wali kota untuk menciptakan clean and good government,” ujarnya.
Hamenang menjabat sebagai Bupati Klaten periode 2025–2030. Ia didampingi Wakil Bupati Mahanni Yulindha Pratiwi, yang baru dilantik oleh Ahmad Luthfi di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, pada Senin, 12 Oktober 2026. Mahanni mengisi posisi wakil bupati setelah Benny Indra Ardianto meninggal dunia pada Februari 2026. (*Thia/***)