FOKUSJATENG.COM, KARANGANYAR — Langkah strategis diambil Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar untuk memangkas rantai birokrasi dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Lewat kolaborasi bersama Samsat Budiman (Samsat Budiman BUMDesa), warga desa di kawasan pelosok seperti Kecamatan Jatipuro, Jatiyoso, Colomadu, hingga Ngargoyoso kini tak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke kantor Samsat pusat hanya untuk mengurus pajak kendaraan bermotor tahunan.
Inovasi ini lahir dari realita lapangan. Bupati Karanganyar, Rober Christanto, mengungkapkan bahwa mayoritas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan oleh warga bukan didasari kesengajaan, melainkan kendala praktis.
“Faktor utama masyarakat terlambat bayar pajak sering kali karena lupa tanggal jatuh tempo, sedang tidak ada dana pada waktunya, atau berbenturan dengan kesibukan harian. Kalau kita yang datang mendekat dan hadir langsung di tengah-tengah mereka, tujuan utamanya adalah membantu warga agar lebih mudah bayar pajak sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Rober di sela Pembukaan Sosialisasi Kerjasama BUMDesa dengan Samsat Budiman di Aula DPUPR Karanganyar, Rabu (2/9/2026).
Mendorong Kepatuhan Sekaligus Menyuntik Ekonomi Desa
Sinergi antara BUMDes dan Samsat Budiman berdiri di atas tiga pilar utama: memperluas unit usaha desa, meningkatkan aksesibilitas layanan administrasi kendaraan yang transparan dan terjangkau, serta mendongkrak pendapatan asli desa (PADes) melalui skema bagi hasil dalam Nota Kesepahaman (MoU).
Di sisi edukasi publik, skema ini memberikan ruang konsultasi yang lebih inklusif. Warga desa kini dapat berdiskusi secara langsung mengenai alur pembayaran, kelengkapan dokumen, hingga syarat administrasi sebelum bertransaksi tanpa dibayangi rasa canggung.
Catatan Kritis: Ujian Efektivitas dan Tantangan BUMDes Mangkrak
Meski menawarkan solusi win-win, program ini membawa tantangan tersendiri pada tataran implementasi. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Karanganyar, Heru Joko Sulistyono, membeberkan fakta bahwa dari sekitar 162 BUMDes di Karanganyar, jumlah unit usaha yang benar-benar sehat dan beroperasi optimal masih sangat minim.
Artinya, efektivitas Samsat Budiman akan sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan dan profesionalisme pengelola BUMDes itu sendiri. Layanan di Desa Ngiri yang saat ini menjadi percontohan (pilot project) diharapkan tidak sekadar menjadi formalitas di atas kertas.
“Tujuan utama memberikan penawaran ini adalah membantu BUMDes memperluas unit usahanya. Supaya BUMDes hidup, masyarakat mendapatkan keuntungan, dan layanan pembayaran pajak tahunan bisa lebih dekat,” tegas Heru.
Heru mengingatkan para pengelola BUMDes agar tidak bersikap pasif atau sekadar menunggu warga datang ke kantor desa. Strategi “jemput bola” ke rumah-rumah warga menjadi kunci agar partisipasi wajib pajak melonjak sekaligus membuktikan keberadaan BUMDes memberikan dampak ekonomi yang nyata, bukan sekadar papan nama. ( bre/ kc)