Fokus Jateng -BOYOLALI, – Warga Desa Cermo, Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali beramai-ramai mendatangi kantor desa setempat. Mereka memprotes prosedur pembangunan Koperasi Desa Merah Putih ( KDMP). Warga menilai pemerintah desa (Pemdes) secara sepihak membangun gedung KDMP di lapangan, tanpa melibatkan warga.
Pemerintah Desa (Pemdes) Cermo kemudian bermediasi langsung dengan perwakilan warga tersebut. Mediasi dipimpin Camat Sambi, Dony Mahendra, didampingi Muspika setempat, mulai pukul 10.30 WIB-14.00 WIB.
Salah satu perwakilan warga, Agus Windarto mengungkapkan, terkait pembangunan KDMP menurutnya kurang ada sosialisasi, serta musyawarah tidak melibatkan masyarakat.
“Kita bergerak disini agar semuanya ada kejelasan, ini demi kemajuan desa dan perubahan atau perbaikan layanan dalam birokrasi pemerintah desa,” jelasnya, Rabu 24 Desember 2025.
Kedatangan warga ke kantor desa, lanjut Agus tidak untuk menolak adanya Koperasi Desa Merah Putih. Akan tetapi, dalam pembangunan KDMP Cermo, Sambi, Boyolali, dilaksanakan tanpa melibatkan warga. Padahal, KDMP tersebut dibangun di lapangan desa sehingga tidak bisa lagi digunakan untuk aktivitas warga.
Selain itu, lokasi KDMP yang dibangun di lapangan desa, menurut warga, lokasinya tidak strategis karena jauh dari jalan utama atau pusat keramaian yang berpotensi usaha bisa berjalan.
“warga masyarakat tidak mempermasalahkan adanya pembangunan KDMP. Namun mereka hanya mempermasalahkan pemilihan lokasi yang dinilai kurang strategis,” katanya.
Dengan demikian, warga hanya meminta pemdes setempat untuk bisa mengganti fasilitas lapangan yang saat ini dibangun KDMP.
“Kami menuntut fasilitas lapangan yang diambil tanpa berunding dengan masyarakat itu bisa dikembalikan seperti semula atau diganti dengan tempat lain, yang penting bisa digunakan seperti semula,” ujarnya.
Sementara itu Camat Sambi, Dony Mahendra mengungkapkan, dari hasil mediasi, berapa pihak merasa masih ada sekat antara masyarakat dengan pemerintah desa.
Disebutkan, hasil mediasi, disepakati pembangunan KDMP Cermo tetap dilaksanakan di lapangan desa setempat. Namun dengan catatan, harus ada penggantian lapangan.
“Karena tanah yang digunakan adalah tanah lapangan. Nanti akan diganti di tanah kas desa, hanya saja nanti layoutnya dirubah. Pemdes sudah sanggup untuk dianggarkan di APBDes tahun 2026,” pungkasnya. ( yull/**)