FOKUSJATENG.COM, SURAKARTA – Komisi X DPR RI menegaskan komitmennya untuk menghapus dikotomi antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) guna menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang lebih adil dan berkualitas di Indonesia. Hal ini mendapat sambutan positif dari kalangan akademisi, termasuk dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).
Komitmen Juliatmono: Hapus Kata ‘Negeri’ dalam Regulasi Bantuan
Anggota Komisi X DPR RI, Drs. Juliatmono, M.M., M.H., menyatakan bahwa pihaknya tengah berupaya memperbaiki regulasi agar PTS mendapatkan porsi perhatian yang seimbang dari pemerintah. Dalam berbagai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU), Juliatmono mendorong penghapusan istilah spesifik “PTN” dalam klausul bantuan operasional.
“Setiap melihat draf rancangan dan naskah akademik, tulisan ‘PTN’ mesti di-drop menjadi ‘PT’ saja agar bantuan pemerintah bisa dirasakan merata oleh kampus negeri maupun swasta,” tegas mantan Bupati Karanganyar tersebut dalam sebuah diskusi di Surakarta.
Ia juga menyoroti sistem penerimaan mahasiswa baru PTN yang dinilai terlalu luas sehingga menyerap pangsa pasar PTS. Menurutnya, negara tidak boleh meninggalkan swasta karena sejarah pendidikan Indonesia justru berakar dari inisiatif lembaga swasta.
Dukungan Rektor UMS: Fokus pada Pendidikan Bermutu
Gayung bersambut, Rektor UMS Prof. Dr. Harun Joko Prayitno menyatakan apresiasi atas keberpihakan Komisi X. Ia menekankan bahwa sudah saatnya kebijakan pendidikan nasional bergeser dari sekadar mengejar kuantitas menuju kualitas yang berdampak nyata.
“Kualitas itu wajib. Jika pemerintah berani memberikan teguran tegas demi kualitas pendidikan, kami sangat mendukung. Saat ini waktunya negeri ini bermain di level kualitas,” ujar Prof. Harun. Ia bahkan mengusulkan agar tagline pendidikan nasional diperkuat menjadi “Pendidikan Bermutu untuk Semua”.
Bukti Nyata Kualitas PTS: Anggaran Riset Rp1 Triliun
Sebagai bentuk komitmen terhadap kualitas, Prof. Harun memaparkan postur anggaran UMS yang mencapai Rp1 triliun dengan alokasi riset yang signifikan:
-
Belanja Riset: Mencapai 16% dari total anggaran.
-
Alokasi Spesifik: 7% untuk pengabdian masyarakat dan 8% untuk penelitian.
-
Insentif Dosen: UMS memberikan apresiasi hingga Rp65 juta bagi dosen yang mempublikasikan karya di jurnal internasional bereputasi (Scopus Q1).
Investasi besar ini membuahkan hasil dengan meningkatnya kepercayaan publik, terbukti dari jumlah pendaftar UMS yang mencapai 33.000 orang.
Sinergi untuk Kemajuan Bangsa
Selain dukungan regulasi, Komisi X melalui Juliatmono juga berjanji akan mengupayakan bantuan sarana prasarana serta mempermudah hambatan riset melalui koordinasi dengan BRIN dan berbagai kementerian terkait.
Prof. Harun menegaskan bahwa jika komitmen ini benar-benar dilaksanakan, dukungan dari civitas akademika PTS akan sangat solid. “Jika apa yang dideklarasikan dilaksanakan betul, 1001 persen kami dukung. Kita ingin perguruan tinggi di Indonesia tetap kokoh dan bersatu memajukan bangsa,” pungkasnya. ( bre )