Fokus Jateng- SURAKARTA-Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Aria Bima melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dan sekolah penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG) selama dua hari, Kamis-Jumat, (16-17 Oktober 2025). Ia menyatakan masih perlu ada pembenahan demi keberhasilan program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto itu.
Aria Bima menuturkan sidak dilakukannya sejak Kamis, 16 Oktober 2025 dengan memantau pelaksanaan MBG baik di SPPG maupun di sejumlah sekolah sasaran di wilayah Kabupaten Sukoharjo.
“Kemarin ada dua dapur (SPPG) dan dua sekolah, SD dan SMP, di Sukoharjo. Hari ini di Solo, tadi cek ke SD Kleco 2, kemudian di sini,” ujar Aria Bima kepada wartawan di SPPG yang berlokasi di Kotabarat, Mangkubumen, Kecamatan Laweyan, Jumat, 17 Oktober 2025.
Ia mengungkapkan rasa skeptis dan pesimistis terhadap program MBG karena melihat skup pelayanan yang begity masif dan membutuhkan ketepatan waktu dengan pemrosesan yang tidak mudah. Namun, setelah mengecek dan memastikan ke berbagai tempat, khususnya SPPG, ia kemudian merasa yakin.
“Saya cek betul proses memasak dan pengemasan untuk MBG. Termasuk memanak nasi untuk 3.000 anak,” ungkap dia.
Menurut Aria Bima, setelah dia meninjau dua lokasi SPPG, memang masih ada yang harus dibenahi. Tapi ia pun mengakui ada yang sudah sangat sempurna sesuai standar. Menurutnya itu wajar karena program masih di awal.
“Tadi saya sudah mengatakan ke kepala dinas perlu ada suatu upgrading atau bentuk pengawasan dan pemberdayaan dari kawan-kawan yang langsung menangani di dapurnya SPPG,” katanya.
Aria Bima juga menilai keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada kesiapan infrastruktur dapur, tetapi juga koordinasi antarlembaga dan keterlibatan pemerintah daerah. Ia menekankan perlunya pelibatan aparatur sipil negara (ASN) di tingkat daerah dalam urusan MBG. Ia pun mendorong empowering ASN agar mampu menjalankan fungsi pengawasan, pemberdayaan, dan pelayanan publik dengan optimal.
“ASN di dinas pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, hingga lingkungan hidup harus disiapkan dan dibekali oleh Badan Kepegawaian Negara. Ini menyangkut anggaran besar dan pelayanan untuk sedikitnya 56 juta penerima manfaat, bukan hal yang bisa dikerjakan setengah-setengah,” ucap dia.
Selain menyoroti kesiapan teknis dapur, Aria Bima juga menyinggung pentingnya sertifikasi halal dan audit kesehatan bahan makanan. Ia memastikan bahwa setiap tahapan, mulai dari penerimaan bahan baku hingga pengemasan, harus memenuhi standar keamanan pangan.
Program MBG merupakan salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan target alokasi anggaran mencapai Rp 325 triliun dan sasaran lebih dari 56 juta penerima manfaat mulai tahun 2026.
Aria Bima pun menyatakan koordinasi lintas sektor, yaitu antara badan vertikal dan pemerintah daerah, harus diperkuat untuk menjamin ketepatan sasaran dan keberlanjutan program. Ia juga mengingatkan agar setiap kendala di lapangan, termasuk potensi penolakan dari warga terkait lokasi dapur, dapat diselesaikan melalui komunikasi dan kompromi di tingkat lokal.
“Kalau ada penolakan, jangan disikapi sebagai hambatan. Cari alasannya dan atasi secara bersama antara lurah, camat, RT, RW, dan warga. Ini program nasional, untuk pelayanan publik, bukan komersial,” katanya.
Aria Bima optimistis bahwa jika seluruh elemen pemerintahan bekerja sinergis, maka target penyediaan MBG dapat tercapai tepat waktu.
“Saya yakin dengan sinergi antara badan penyelenggara, ASN, dan pemerintah daerah, target nasional ini bisa terlaksana dengan baik,” katanya. (Thia/**)