FOKUSJATENG.COM, SOLO – Situasi politik nasional yang kian memanas, dipicu oleh gelombang amuk massa di berbagai daerah, mendapat respons tegas dari para aktivis lintas generasi di Soloraya. Melalui juru bicaranya, Prijo Wasono, mereka merilis sebuah manifesto politik yang menuntut reformasi total dan menyoroti kegagalan negara dalam mengelola persoalan rakyat.
Menyikapi kemarahan publik yang memuncak dengan pembakaran kantor DPRD di Solo, puluhan aktivis Soloraya yang telah berdiskusi pada Rabu, 3 September, kini secara resmi mengumumkan manifesto politik bertajuk “8 Jalan Perubahan Bangsa.”
Juru bicara gerakan, Prijo Wasono, menyatakan bahwa ledakan kemarahan rakyat bukanlah tindakan spontan, melainkan buah dari akumulasi kekecewaan yang mendalam.
“Amuk massa yang kita saksikan adalah puncak gunung es dari persoalan rakyat yang tidak pernah didengar dan diselesaikan,” ujar Prijo Wasono dalam keterangan resminya hari ini. “DPR telah gagal menjalankan fungsi representasi, sementara aparat keamanan lebih sering menjadi alat kekuasaan ketimbang pengayom masyarakat. Rakyat sudah muak.”
Prijo Wasono memaparkan tiga akar masalah utama yang diidentifikasi dalam manifesto tersebut:
Kecemburuan Sosial: Kesenjangan ekonomi yang ekstrem antara elite politik dengan rakyat biasa, diperparah oleh praktik korupsi triliunan rupiah di saat 23,85 juta rakyat masih hidup dalam kemiskinan.
Krisis Fiskal: Rakyat terus dibebani berbagai pajak dan pungutan baru untuk menutupi utang negara, tanpa pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
Kesulitan Hidup: Gelombang PHK massal, tingginya angka pengangguran, dan merosotnya daya beli telah menciptakan jurang yang semakin lebar antara penguasa dan rakyat.
Sebagai peta jalan keluar dari krisis, Prijo Wasono membacakan delapan tuntutan perubahan yang menjadi inti manifesto:
Hentikan Kekerasan Aparat & Tegakkan HAM: Mendesak pencopotan Kapolri dan pembebasan seluruh aktivis yang ditahan.
Wujudkan Kedaulatan Rakyat: Menuntut DPR serius mengawasi pemerintah dan segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Ciptakan Pemerintahan Efektif & Bersih: Menyerukan perombakan kabinet secara menyeluruh dan menghentikan rangkap jabatan bagi pejabat publik.
Berikan Keadilan Ekonomi: Menghapus seluruh pajak yang memberatkan rakyat miskin.
Raih Kedaulatan Ekonomi: Menjalankan reforma agraria sejati dan mengoptimalkan BUMN untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Penuhi Hak Dasar Rakyat: Memberikan jaminan pendidikan dan kesehatan gratis tanpa syarat bagi seluruh warga negara.
Jaga Keadilan Lingkungan: Melibatkan partisipasi penuh masyarakat dalam setiap keputusan yang berdampak pada lingkungan hidup.
Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu: Memastikan hukum tidak lagi menjadi alat penguasa yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.
Prijo Wasono menutup pernyataannya dengan pesan yang tegas, menggemakan epilog manifesto tersebut.
“Manifesto ini adalah janji hidup. Rakyat tidak akan lagi tunduk pada korupsi, kekerasan, dan perusakan alam,” tegasnya. “Sudah saatnya amarah ini menjadi arah. Saatnya rakyat memimpin sejarahnya sendiri.”
Gerakan ini menegaskan bahwa manifesto tersebut akan menjadi dasar perjuangan rakyat ke depan hingga seluruh tuntutan perubahan dipenuhi. ( rls/bre)