Penanganan ODGJ di Boyolali Menjadi Prioritas

FOKUS JATENG-BOYOLALI- Penanganan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) menjadi prioritas Pemkab Boyolali, sejauh ini terus dilakukan melalui visitasi hingga intervensi. Berdasarkan pendataan yang dilakukan melalui monitoring center of development (MCD). ODGJ kerap tidak memiliki data kependudukan seperti nomor induk keluarga (NIK) hingga akses pengobatan.
“Saat dilakukan pengecekan di lapangan, ternyata ada yang belum mendapatkan bantuan karena tidak punya NIK. Yakni ODGJ dan orang dengan kecacatan berat. Terdata jumlah ODGJ ada 3.048 orang. Dan baru 1.200 ODGJ yang sudah tertangani,” kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Boyolali, Insan Adi Asmono pada Jumat 19 Agustus 2022.
Disebutkan masih ada 1.848 ODGJ yang memerlukan bantuan. Para ODGJ ini kesulitan mendapatkan akses data kependudukan maupun bantuan kesehatan jiwa. Maka pemkab melakukan pola penanganan dengan pendataan, perekaman KTP. Kemudian pemberian jaminan sosial yakni dengan dibuatkan PBI BPJS.
“Dengan pendataan hingga perkaman KTP akan memudahkan ODGJ untuk memperoleh sejumlah bantuan,” katanya.
Menurut Insan, bantuan tersebut akan memudahkan ODGJ dalam mengakses pengobatan di RSUD Simo. Termasuk mengkaver biaya pengobatan hingga penebusan obat. Setelah itu, ODGJ akan mendapatkan visitasi dari dokter jiwa. Prioritas penanganan ODGJ menitik beratkan pada bebas pasung dan penangana kesehatan.
“Boyolali saat ini nol kasus pasung. Tapi jika ternyata masih ada, maka kita akan datangi dan ditangani. Mulai dibawa ke rumah sakit jiwa, pembinaan, direhabilitasi tempat tinggalnya agar layak, dan dikembalikan saat lingkungan siap. Kami juga dibantu relawan dalam mendampingi pemberian obat,” imbuhnya.
Selain itu ada tim relawan desa yang melakukan pendampingan selama ODGJ dipulangkan. Mulai dari pengecekan kesehatan rutin, pemantauan peminuman obat maupun pendampingan kontrol rumah sakit. Tak hanya itu, tiap puskesmas telah memiliki penanggungjawab kesehatan jiwa. Guna mendata dan melakukan pendampingan ODGJ.
“Kalau penanganan medisnya di RSUD Simo. Ada bangsal khusus kejiwaan yang menangani ODGJ, termasuk 1.200 yang kita intervensi tadi. Pemkab mencoba mendekatkan fasilitas kesehatan secara merata dengan akses yang mudah,” ujarnya.
Sementara, relawan pendamping ODGJ di Desa Nepen, Teras, Yuni Puji Astuti (43), mengatakan ada enam ODGJ di desanya yang mendapatkan pendampingan. Selama ini, tidak ada ODGJ yang sampai dipasung.
“Saya menjadi relawan untuk melakukan pengecekan kesehatan fisik serta memastikan ODGJ tersebut meminum obat secara rutin. Selama ini tidak ada kesulitan, Alhdulillah semua nurut,” ujarnya. (*)