Angka Kemiskinan di Boyolali Ditarget Turun 0,5 Persen di Tahun 2018

Wabup Boyolali M. Said Hidayat menyalami peserta rakor penanggulangan kemiskinan di Kantor BP3D Boyolali, Senin 25 September 2017. (Yulianto/Fokusjateng.com)

FOKUS JATENG – BOYOLALI – Menurut data dari BPS Boyolali, data makro kemiskinan tahun 2016 tercatat 117 ribu jiwa berada dalam garis kemiskinan atau sekitar 12,09 persen. Angka tersebut terus berkurang dibanding tahun 2015 sebesar 119.970 jiwa atau 12,45 persen.

Berdasar persentase tersebut, penduduk msikin Boyolali lebih baik atau di bawah rata-rata penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah sebesar 13,27 persen. Bahkan jika dibandingkan daerah di sekitarnya, Boyolali lebih rendah dari Kabupaten Karanganyar, Magelang, Grobogan, Sragen dan Klaten. Namun masih tinggi dari Kabupaten Sukoharjo dan Semarang.

Informasi tersebut disampaikan Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Boyolali dalam rapat koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Boyolali, Senin 25 September 2017 di aula kantor setempat.

”Angka kemsikinan Boyolali tahun 2016 sebesar 12,09 persen, menurun 0,36 persen dari tahun 2015 sebesar 12,45 persen,” ungkap Khusnul.

Ke depan, pihaknya berharap penurunan angka kemiskinan bisa sesuai target sebesar 0,5 persen di tahun 2018. Untuk itu Khusnul berharap adanya sinergitas program penanganan kemiskinan agar lebih optimal. Salah satu langkah yang dilakukan yakni Pemutakhiran Data Basis Terpadu (PBDT) 2015 yang akan menjadi acuan penanggulangan kemiskinan. Jika BDT selesai diupdate akan dijadikan single data dalam penaggulangan kemsikinan.

Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Boyolali M. Said Hidayat meminta semua pihak untuk mengecek dan menganalisa data kemiskinan di Boyolali. ”Cek lagi dan analisa serta membangun single data agar dibangun sebaik-baiknya,” ungkapnya.

Wabup yang juga Ketua TKPKD meminta peran serta seluruh lini masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan di lapangan. Selain itu Wabup Said meminta adanya jalinan komunikasi dalam satu ruang korodinasi.

”Program pemerintah dan swasta dikoordinasikan dengan baik, maka mampu dibaca petanya,” imbuhnya.