Fokus Jateng- BOYOLALI,- Program seragam sekolah gratis yang menjadi salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Boyolali diharapkan tidak hanya diperuntukkan bagi siswa sekolah umum, tetapi juga menjangkau peserta didik di lingkungan madrasah. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Boyolali, Suyadi usai sidang Paripurna di gedung DPRD Boyolali. Kamis 30 Juli 2026.
Dijelaskan, pihaknya telah menerima aspirasi dari perwakilan madrasah terkait pengadaan bantuan seragam sekolah tersebut. Dalam pertemuan tersebut, mereka berharap mendapatkan perhatian dan hak yang sama dalam program bantuan seragam.
“Pihak Madrasah itu juga berharap, mereka juga punya hak yang sama sebagai warga negara. Dan memang regulasi mengamanatkan ‘bisa’,” ujar Suyadi.
Disisi lain, lanjut Suyadi, alokasi anggaran senilai Rp16 miliar yang telah disiapkan hingga saat ini belum mampu menyentuh seluruh sekolah. Terkait hal itu, pihaknya mengusulkan opsi pengurangan jumlah item seragam per siswa agar anggarannya dapat dibagikan secara lebih merata.
“Skema-skema itu kan memungkinkan. Jadi, kalau kemarin di awal dapat 4 item, nanti agar ada pemerataan dengan melihat kondisi fiskal kita, jumlah itemnya yang kita kurangi. Misal skemanya disesuaikan jadi 2 item saja per siswa,” paparnya.
Politisi PDIP ini menilai pemerataan kebijakan penting dilakukan, untuk itu DPRD Boyolali telah meminta Dinas Pendidikan untuk mendata secara rinci jumlah siswa madrasah di wilayah Boyolali. Data tersebut nantinya akan menjadi pijakan dalam menentukan skema penganggaran yang realistis.
“Kami sudah meminta dinas terkait untuk melakukan pendataan jumlah siswa madrasah. Setelah datanya terkumpul dan kita ketahui, baru nanti skemanya kita formulasikan bersama,” imbuhnya.
Senada, Ketua DPRD Boyolali, Susetya Kusuma Dwi Hartanta, menambahkan selain opsi pemerataan item, prioritas bantuan seharusnya juga menyasar wilayah pedesaan atau daerah rawan kemiskinan. Mengingat secara tingkat ekonomi, orang tua siswa di kawasan perkotaan relatif lebih mampu ketimbang masyarakat pedesaan.
“Kalau di perkotaan, secara otomatis kemampuan orang tua siswa saya kira sudah lebih dari cukup. Tetapi kalau di pedesaan, nah ini yang harus kita utamakan terlebih dahulu,” katanya.
Susetya juga mengingatkan perhatian terhadap siswa madrasah di tingkat MI juga perlu menjadi bagian dari kebijakan daerah.
“Sehingga setiap tahun ajaran baru, baik yang masuk sekolah umum maupun madrasah, dapat memperoleh program seragam gratis secara merata,” tegasnya.
Adapun waktu eksekusi, Susetya menyebut bantuan bagi Madrasah tersebut kemungkinan baru bisa direalisasikan pada tahun anggaran mendatang, dengan tetap mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah.
“Tentunya ini nanti kemungkinan baru tahun depan, dan itu pun tetap melihat kemampuan keuangan daerah. Namun harapannya program ini terus didorong karena ini merupakan kebutuhan dasar untuk anak-anak kita,” pungkasnya. ( yull/**)