Fokus Jateng-BOYOLALI -Aktivis Masyarakat Anti Korupsi (MARAK) Boyolali, Basori Rohmad mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan yang diterima anggota DPRD Boyolali, termasuk anggaran kunjungan kerja ke luar negeri.
Basori menilai langkah Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Ketua DPRD Jateng Sumanto yang sepakat mengevaluasi tunjangan DPRD se-Jateng harus menjadi contoh nyata bagi daerah, termasuk Boyolali. Ia mengapresiasi sikap tegas Gubernur yang melarang kenaikan tunjangan dan bahkan mendorong penghapusan kunker ke luar negeri.
“DPRD Jateng maupun kabupaten/kota diberi waktu sepekan untuk melakukan evaluasi tunjangan dan anggaran kunker. Boyolali juga harus patuh,” tegas Basori, dalam keterangannya pada, Senin 15 September 2025.
Menurutnya, Bupati Boyolali perlu segera bertemu DPRD dan menggelar rapat evaluasi sesuai instruksi provinsi. Basori menyoroti khususnya tunjangan perumahan, yang semestinya ditetapkan melalui penilaian tim appraisal independen, bukan sekadar keputusan internal DPRD.
“Kalau appraisal tahun lalu jadi acuan, mestinya tunjangan perumahan DPRD Boyolali tahun 2025 turun dibandingkan tahun sebelumnya. DPRD jangan asal tetapkan angka sendiri,” tandasnya.
Basori mengingatkan, evaluasi ini penting agar penggunaan anggaran daerah lebih transparan, sesuai regulasi, dan tidak menimbulkan keresahan publik. Ia menegaskan, kepatuhan DPRD Boyolali terhadap instruksi pemerintah provinsi akan menciptakan kondusivitas dan kepercayaan masyarakat.
Ditemui terpisah, Wakil Ketua DPRD Boyolali, Aziz Aminudin menyatakan bahwa besaran tunjangan sudah diatur. Kalaupun aturan diubah, maka pihaknya siap untuk mengikuti aturan tersebut. Dan selama ini memang DPRD Boyolali tidak ada tunjangan untuk kunjungan ke luar negeri.
“Memang selama ini nggak ada anggaran untuk kunker ke luar negeri,” ujar Wakil Ketua DPRD asal Partai Gerindra ini.
Dan terkait besaran tunjangan lainnya, pihaknya juga sepakat untuk ditinjau ulang. Hanya saja, peninjauan ulang seyogyanya dilakukan sejak awal saat rekrutmen calon oleh partai. Semua dilakukan transparan tanpa biaya apapun.
“Termasuk untuk pemilihan, juga tak ada politik uang. Jadi masyarakat pun harus siap,” tegasnya. ( yull/**)