Nekat Gelar Hajatan di Masa PPKM Darurat Dibubarkan dan Denda Rp 5 Juta

FOKUS JATENG-BOYOLALI-Nekat menggelar hajatan di masa pelaksanaan PPKM darurat ini. Selain dibubarkan, juga dikenai denda hingga Rp 5 juta. Denda tersebut merujuk pada Peraturan Bupati (Perbup) Boyolali nomor 8 tahun 2021 tentang perubahan Perbup nomor 49/2020, yang mengatur tentang pelaksanaan hajatan warga di masa pandemi COVID-19.

“Hajatan kan memang diatur tersendiri, yaitu mereka bisa dikenakan sanksi berupa denda administrasi. Besaran di Perbup nomor 8 itu, juga sudah diklasifikasikan. Undangan dibawah 500, maksimal (denda) Rp 2 juta. Diatas 501 sampai 1.000 undangan itu maksimal Rp 3,5 juta dan diatas 1.000 undangan itu maksimal Rp 5 juta. Minimal denda tidak diatur,” kata Kasi Penindakan Satpol PP Boyolali, Tri Joko Mulyono, Selasa (6/7/2021).

Denda diberikan kepada warga yang nekat menggelar resepsi hajatan. Juga kepada para pedagang yang saat dilakukan operasi yustisi kedapatan melanggar protokol kesehatan.

“Sanksi denda sudah kita berlakukan. Sudah ada yang dikenakan denda. Tadi pagi sudah kami kumpulkan disini (Kantor Satpol PP), sudah kita laksanakan penindakan dan kami minta bayar sendiri (dendanya) ke BKD (Badan Keuangan Daerah),” kata Tri Joko.

Hingga, Senin (6/7/2021) siang, menurut Tri Joko, sudah ada tiga warga yang menggelar hajatan disaat PPKM darurat. Selain dibubarkan, ketiga warga tersebut juga dikenai sanksi denda masing-masing Rp 1 juta.

“Sebelum kita memutuskan denda, kita adakan gelar perkara dengan teman-teman, termasuk teman-teman di lapangan. Kami sebagai penyidik adakan gelar, temuan di lapangan seperti apa. Apakah disana baru persiapan (hajatan), atau sudah selesai, atau saat melaksanakan hajatan. Itu dasar pertimbangan nanti Kepala Satpol sebagai amanah Perbup tersebut, menetapkan besaran denda,” paparnya.

Satpol PP juga memberikan sanksi denda kepada sejumlah PKL karena melanggar protokol kesehatan. Masing-masing dikenai denda Rp 50.000. “Sementara dari dua malam (operasi yustisi) ini, baru kurang dari 10 (orang). Dendanya sementara masih Rp 50.000. Tapi bilamana mengulangi lagi, dendanya bisa maksimal Rp 100.000,” imbuh dia.

Ditambahkan Tri Joko, dalam operasi yustisi pihaknya juga memberikan sanksi pengambilan meja kursi sejumlah warung makan atau restoran karena masih melayani makan ditempat. “Karena kan tidak diperkenankan adanya pelayanan makan di tempat. Kemarin sudah ada yang kita ambil kursinya,” ujarnya.

Dia menambahkan resepsi atau pesta pernikahan belum diizinkan digelar di wilayah Boyolali. Namun, untuk akad nikah diperbolehkan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan dilakukan pembatasan ketat tamu undangan.