LKS Tripartit Boyolali Gelar Sosialisasi UU Cipta Kerja

Kepala Diskopnaker Kabupaten Boyolali, M. Syawaludin. (Yulianto/Fokusjateng.com)

FOKUS JATENG-BOYOLALI-Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Boyolali menggelar sosialisasi peraturan untuk pekerja (buruh) dan pengusaha di Boyolali yang termuat dalam Undang- Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di aula Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja (Diskopnaker) Kabupaten Boyolali pada Rabu (7/4/2021).

Kepala Diskopnaker Kabupaten Boyolali, M. Syawaludin menjelaskan acara ini bertujuan untuk mendiskusikan dan melakukan pemahaman bersama terhadap ketentuan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja.

“Harapan kita adanya sinergi, Tripartit sebagai lembaga dari tiga unsur ini memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah, sehingga masalah-masalah yang menyangkut ketenagakerjaan dan hubungan industrial ini bisa selalu dikoordinasikan, disinergikan sehingga betul-betul tidak ada masalah yang sifatnya regional atau menyangkut hak-hak daripada buruh,” katanya.

Sejauh ini, lanjut Syawal, Boyolali secara bertahap sudah melaksanakan kebijakan ketenagakerjaan sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2020, diantaranya mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), standar Upah Minimum Regional (UMR), dan pemberlakuan jam kerja sesuai dengan ketentuan UU Cipta Kerja.

Sehingga masih ada beberapa hal yang masih perlu dikoordinasikan dengan manajemen perusahaan agar ada kesepahaman. “Seperti yang sifatnya kepentingan baik dari sisi manajemen perusahaan, owner, CEO ataupun menyangkut hak-hak buruh harus kita perjuangkan, sehingga memang perlu sinergi,” imbuhnya.

Terkait adanya buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dampak pandemi Covid_19, menurut Syawal, pihaknya berupaya memberikan bantuan berupa kartu prakerja dan bantuan dari jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). Selain itu, diselenggarakan pelatihan yang diprioritaskan bagi karyawan yang mengalami PHK.

Pelatihan tersebut bertujuan agar para peserta mempunyai kemampuan untuk berdikari atau berwirausaha mandiri. “Akhirnya nanti ada alih pekerjaan dari tenaga formal menjadi informal,” ujar Syawal.

Sementara, Wakil Bupati Boyolali, Wahyu Irawan meminta seluruh perusahaan dan anggota LKS Tripartit hingga pihak terkait hendaknya mampu mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, sehingga penciptaan ekosistem investasi dapat diwujudkan di Boyolali.

“Intinya adalah agar seluruh komponen yang terdapat dalam hubungan industrial taat pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah,” pungkasnya.