KPU Boyolali Gelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilkada

Rapat pleno penghitungan suara Pilkada 2020 oleh KPU Boyolali. (Yulianto/Fokusjateng.com)

FOKUS JATENG-BOYOLALI-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali, menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada Rabu (16/12/2020) di aula kantor setempat. Berdasarkan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka itu, pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Boyolali, M. Said Hidayat dan Wahyu Irawan berhasil unggul dari kotak kosong.

Hasil penetapan KPU Boyolali menyebut perolehan Pasangan Calon (Paslon) Bupati Wakil Bupati, M. Said Hidayat- Wahyu Irawan mendapatkan sebanyak 666.956 suara atau 95,60 persen. Sedangkan untuk kotak kosong, mendapat sebanyak 30.719 suara atau 4,40 persen.

“Jika ditotal, jumlah suara sah sebanyak 697.675 suara. Sedangkan yang tidak sah sebanyak 20.975 suara. Sehingga total suara yang sah dan yang tidak sah sebanyak 718.650,” kata Ketua KPU Boyolali, Ali Fahrudin, Kamis (17/12/2020).

Ali Fahrudin mengemukakan, antusiasme masyarakat mengikuti Pilbup Boyolali 2020 ini terbilang sangat tinggi. Terbukti, tingkat partisipasi masyarakat meningkat dari Pilkada 2015 lalu yang hanya 78,65 persen. “Sedangkan tingkat persentase partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020 ini mencapai 89,85 persen,” katanya.

Diungkapkan pula, semua tahapan mulai dari pendaftaran, pencalonan, kampanye, pemungutan suara hingga rekapitulasi suara semua berjalan dengan baik sesuai protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

“Dari tahapan yang sudah kita laksanakan sejauh ini semua berjalan dengan baik dan tidak ada laporan terkait dengan sebaran Covid-19,” katanya.

Kendati telah menetapkan perolehan suara dalam Pilbup 2020 ini, namun Ali Fahrudin menegaskan pihaknya tidak langsung menetapkan Paslon Said-Iwan sebagai calon terpilih. Mengingat dalam tiga hari ke depan pihaknya masih menunggu surat resmi dari Mahkamah Konstitusi (MK) apakah ada pengajuan sengketa yang tercatat dalam Buku register Perkara (BKP). Dengan demikian pihaknya memperkirakan, penetapan calon terpilih akan dilaksanakan sebelum berakhirnya tahun 2020 ini.

“Setelah ada surat resmi dari MK, maksimal tiga hari kami akan menetapkan calon terpilih,” ujarnya.