PANDEMI COVID-19: Pemkab Boyolali Belum Laksanakan New Normal

Sekda Boyolali Masruri (Yulianto/Fokusjateng.com)

FOKUS JATENG-BOYOLALI-Pemkab Boyolali mengungkapkan belum melakukan persiapan terkait wacana pelaksanaan new normal di masa pandemi covid-19. Mengingat masih banyaknya kasus covid 19 di Boyolali. Dari 23 kasus komulatif Covid-19, 10 diantaranya masih menjalani perawatan medis.

Sekretaris daerah (sekda) Boyolali, Masruri mengatakan hingga saat ini Boyolali masih menerapkan status tanggap darurat yang berakhir pada 31 Mei mendatang.

“Karena kita belum akan merencanakan new normal (normal baru) dalam waktu dekat, maka kita ya masih biasa-biasa dulu. Masih tanggap darurat seperti bulan-bulan lalu. New normalnya kalau sudah pasti baru kita siapkan,” kata Sekertaris Daerah (Sekda) Boyolali, Masruri.

Bahkan, lanjut Masruri, pihaknya akan memperpanjang status tanggap darurat covid 19 ini selama satu bulan ke depan. Selanjutnya pada bulan berikutnya akan dilakukan evaluasi terkait pelaksanaan tanggap darurat terlebih dahulu.

“Dua hari ini kita kaji dulu. Hari jumat mungkin SK (Surat keputusan) bupati (tentang tanggap darurat) kita terbitkan,” kata Sekda.

Dijelaskan, ditengah tingginya kasus 19 ini pihaknya lebih mengutamakan hal-hal terkait kesehatan masyarakat. Jika penerapan new normal dipaksakan pada saat Covid-19 masih tinggi, maka berdampak bahaya terhadap siswa-siswi yang akan mulai beraktivitas kembali di sekolah, demikian halnya aktivitas aparatur sipil negara (ASN).

“Sebagian ASN Masih WFH (Work from Home). Pegawai-pegawai kalau dirumah tidak bersinggungan dengan teman-temannya mungkin ya kesehatannya lebih terjamin,” kata Masruri.

Kendati, sebagian ASN berkerja dari rumah namun tak berpengaruh terhadap capaian kinerja ASN tersebut. “Hanya pendapatan daerah dari sektor dan retribusi turun sekitar 20-30 persen dari PAD kita 370 miliar. Atau bisa turun 50 miliaran,” pungkas Masruri.