FOKUS JATENG-BOYOLALI-Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2020 kepada kementerian dan lembaga serta daerah beberapa waktu lalu. Untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mendapat alokasi sebesar Rp 111,05 Triliun pada Tahun Anggaran 2020.
Dijelaskan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Tengah, Sulaimansyah bahwa dari jumlah tersebut, DIPA Provinsi Jawa Tengah naik 8,45 persen dari tahun sebelumnya.
“Jika dibandingkan dengan Alokasi DIPA awal tahun 2019, terdapat kenaikan sebesar 8,45% namun masih di bawah alokasi DIPA terakhir, karena di tahun 2019 terdapat penambahan alokasi sebesar 4,89 Triliun,” ujar Sulaimansyah usai acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2019, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (25/11/2019).
Sejalan dengan itu, APBN 2020 di Jawa Tengah difokuskan pada fungsi pendidikan dengan alokasi terbesar Rp 10.96 triliun.
“Belanja negara yang produktif akan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualias Sumber Daya Manusia (SDM); penguatan program perlindungan sosial; akselerasi pembangunan infrastruktur, birokrasi yang efisien, melayani dan bebas korupsi; serta antisipasi ketidakpastian,” tuturnya.
Selain penyerahan DIPA, juga diserahkan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dengan besaran yang diterima Jawa Tengah sebesar Rp 70,16 triliun.
“Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2020 diarahkan untuk perbaikan kualitas layanan dasar publik, akselerasi daya saing dan mendorong belanja produktif,” katanya.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berharap alokasi anggaran Tahun 2020 dapat digunakan dengan efektif dan akuntabel untuk peningkatan pembangunan serta pemerataan pembangunan di seluruh pelosok wilayah.
“Titipan saya, titipan Pak Presiden sama, agar menjaga integritas maka layanan pemerintah juga harus untuk kepentingan masyarakat,” pesannya.
Dalam kesempatan tersebut juga dihadiri Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jateng. Pemkab Boyolali berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Terbaik Pertama dalam Kinerja Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 se-Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Boyolali, Masruri mengharapkan penerimaan penghargaan ini mampu memacu kinerja kepala desa.
“Kepada kepala desa untuk bisa melaksanakan dengan baik dan dilanjutkan dengan sistem non cash transaction (NCT) untuk APBDes dan kinerja pemerintah desa harus ditingkatkan,” tutur Masruri singkat.