FOKUS JATENG-BOYOLALI-Prof. Mahfud MD hadir kembali di Kota Boyolali Kamis sore 5 September 2019. Dia menghadiri pertemuan relawan Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) dan Seknas Jokowi di Pendapa Alit Kompleks Rumah Dinas Bupati Boyolali.
Pihaknya menekankan pentingnya pendekatan persuasif dan keberpihakan pemerintah terhadap penanganan masalah dan pengelolaan potensi lokal yang ada. Penekanan itu salah satunya dia tunjukkan untuk menyikapi permasalahan Papua yang belakangan kembali memanas. Demonstrasi yang terjadi di beberapa wilayah di tanah air dengan maksud membela Bumi Cenderawasih itu tak semestinya berujung pada kekerasan. Justru Mahfud menekankan pentingnya pendekatan persuasif.
Misalnya dengan memilah beberapa oknum yang mendukung gerakan separatis dan golongan yang hanya terbawa keadaan. “Perlindungan yang bersifat persuasif itu kita arahkan kepada warga yang hanya mengikuti keadaan, sementara penindakan tegas untuk golongan separatis,” ujar Mahfud.
Tindakan-tindakan tegas boleh dilakukan hanya dengan maksud untuk mempertahankan kedaulatan, atau menjaga agar Papua tetap menjadi bagian dari Republik. Namun demikian, pemerintah tetap harus taat hukum dalam pengambilan keputusannya. “Negara boleh melakukan semua langkah yang diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan baik langkah militer maupun langkah keamanan,” imbuh Mahfud yang juga mantan ketua MK tersebut.
Dia juga menekankan beberapa alasan yang membuat Papua seharusnya tetap menjadi bagian dari Indonesia. Sejumlah afirmasi diberikan khusus pemerintah Indonesia bagi warga Papua, di antaranya pemberian beasiswa pendidikan, dan putra daerah yang diberi kebijakan khusus menjadi gubernur. “Itu artinya jika di Papua terindikasi penyimpangan atau korupsi yang ditindak adalah pejabat yang bersangkutan, bukan lalu berteriak separatis,” imbuh dia.
Di lain pihak, dalam acara bertajuk Peran Relawan Pasca Kemenangan Jokowi-Amin di Pilpres 2019 Mahfud juga mengingatkan soal keberpihakan negara pada potensi ekonomi lokal yang dapat bersaing di tingkat global. Dia memberi contoh terkait industri digital dan perusahaan rintisan (start up) yang banyak berkembang di tanah air. Fenomena itu harus disikapi pemerintah dengan kebijakan ekonomi yang relevan, termasuk di dalamnya terkait pengurusan izin usaha.
Jika tidak demikian, akan ada kemungkinan industri lokal yang bakal perpindah ke mancanegara. “Jangan sampai ketidakberpihakan ini membuat potensi industry kita lari ke luar negeri,” terang dia.
Salah satu peserta dan anggota Seknas Jokowi, Nanang, menyebutkan beberapa kendala yang didapatinya terkait pertumbuhan ekonomi lokal di kampung halamannya di Demak, Jawa Tengah. Nanang menyebut industri skala UKM kalah bersaing dengan toko modern. Menanggapi hal ini, Mahfud mengatakan di situlah pentingnya peran pemerintah untuk mendukung ekonomi lokal. “Salah satunya adalah lewat kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi mikro,” terangnya.