PAJAK BUMI DAN BANGUNAN: Warga Boyolali Diberi Stimulus Sebesar 70 Persen

Seorang warga mennjukkan bukti setor PBB di kantor BKD Boyolali, Rabu 25 April 2018. (Dok. Diskominfo Boyolali/Fokusjateng.com)

FOKUS JATENG-BOYOLALI-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) mengevaluasi ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 tahun 2018. Ketetapan PBB yang ditetapkan pada awal tahun dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang tertera besaran pembayaran PBB dikaji dengan pemberian stimulus hingga 70 persen. Pemberian stimulus tersebut berlaku sejak 23 April 2018.

“Setelah ditetapkan dan bergulir dua hingga tiga bulan ada tanggapan serta aspirasi warga masyarakat, kita dipanggil DPRD Boyolali untuk membahas ketetapan PBB tersebut. Dari rapat itu akhirnya muncul Peraturan Bupati (Perbup) Boyolali Nomor 11 tahun 2018 tentang Pemberian Stimulus PBB-P2 tahun 2018 di Kabupaten Boyolali,” terang Kepala Bidang Pajak Daerah BKD, Fara Soraya Devianti di ruang kerjanya, Rabu 25 April 2018.

Kebijakan pemberian stimulus ini dimaksudkan untuk mengintensifikasi penerimaan PBB. Pihaknya berupaya agar piutang PBB bisa lunas. Fara juga menjelaskan jika tidak mendengar aspirasi masyarakat selaku wajib pajak ditakutkan piutang ini tidak terbayar.

“Jadi intensifikasi kita keluarkan produk hukum untuk melakukan pengurangan ini. Secara potensi turun sekitar Rp 20 miliar, dari pengurangan 70 persen. Tapi secara hitungan atas pendapatan kita naik. Tahun 2017 kita di angka Rp 30 miliar, 2018 ini dihitung sampai angka Rp 50 miliar,” imbuh Fara.

Secara matematis, perhitungan tersebut dapat diketahui pasti melalui sistem informasi pajak daerah pada laman situs https://sipad.boyolali.go.id. Lebih detil Fara menjelaskan, selisih ketetapan dalam SPPT PBB tahun 2018 dan 2017, hasilnya dikali 70 persen sebagai pengurangnya. Oleh karena itu wajib pajak diminta mengecek info tagihan dan mencari kode bayar yang akan aktif selam 24 jam untuk pembayaran kolektif, sementara untuk perorangan aktif selama enam jam.

“Sebagai contoh Wajib Pajak A tahun 2017 membayar PBB Rp 100 ribu, pada tahun 2018 ditetapkan Rp 300 ribu. Selisihnya Rp 200 ribu dikalikan 70 persen menjadi Rp 140 ribu. Jadi hasil akhir ketetapan 2018 dikurangi Rp 140 ribu jadi tinggal bayar Rp 160 ribu,” terangnya.

Lebih lanjut Fara menambahkan, bagi wajib pajak yang membayar sebelum 31 Mei 2018 masih diberi tambahan diskon sebesar delapan persen. Selain itu juga berhak mengikuti undian dengan hadiah berupa rumah, mobil dan sepeda motor. “Dari Rp 160 ribu tadi masih dikurangi diskon delapan persen sebesar Rp 12.800 ribu jika membayar sebelum 31 Mei 2018,” imbuhnya.

Satu hal penting disampaikan Fara, stimulus 70 persen hanya berlaku bagi masyarakat atau perorangan. Bagi perusahaan, pabrik atau atas nama badan hukum tidak berhak memperoleh fasilitas ini. Kemudian bagi warga yang telanjur membayar sebelum 23 April 2018, kelebihan bayarnya akan diperhitungkan untuk utang PBB tahun depan. Untuk itu pihaknya akan mensosialisasikan produk hukum terebut dalam waktu dekat.

“Jadi dalam SPPT 2019 akan berbunyi ketetapan PBB berapa, dikurangi kelebihan bayar tahun ini akan muncul diketahui jumlah PBB yang harus dibayar berapa muncul di SPPT,” imbuhnya.

Adanya informasi tersebut melalui media sosial, salah satu warga Pulisen, Marjoko langsung membuktikannya. Karena penasaran, dia langsung mengecek dengan mencari kode bayar di sipad.boyolali.go.id. Dalam SPPT dirinya harus membayar Rp 126.470, dikurangi stimulus Rp 66.199 dan diskon delapan persen Rp 4.822.

“Saya cuma membayar Rp 55.449 dari yang seharusnya membayar Rp 126.470 setelah dikurangi stimulus dan diskon. Sangat meringankan ” terangnya di Bank Jateng Kantor Kas Pemda di area BKD Boyolali usai membayar kewajban pajak PBB-nya.