Hups! Sosialisasi TP4D Kejari Karanganyar Jadi Ajang Curhat Para Kades

Sosialisasi TP4D yang digelar Kejari Karanganyar di ruang paripurna DPRD Karanganyar, Kamis 24 Agustus 2017. Suroto (/Fokusjateng.com)

FOKUS JATENG – KARANGANYAR – Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar menggelar sosialisasi Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) kepada seluruh perangkat desa di ruang Paripurna DPRD Karanganyar, Kamis 24 Agustus 2017. Acara tersebut menjadi ajang curhat kepala desa.

Salah satunya menyikapi penggunaan Silpa ( Sisa lebih Perhitungan Anggaran) yang bisa menjadi momok dalam pembuatan surat pertanggungjawaban atau dikenal dengan SPj. Saat sesi tanya jawab, perangkat desa menanyakan sejumlah kebingungan mereka. Seperti peran TP4D dan penggunaan Silpa.

Atau bisa disebut dengan Selisih antara penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 periode), serta mekanisme laporan yang diproses penegak hukum. Salah satu perangkat yang curhat kebingungan mereka yakni, PJ Kades Ngunut Kecamatan Jumantono Gunawan, dia bertanya soal penggunaan dana Silpa. Menurutnya banyak perangkat desa yang masih kebingungan terkait Silpa itu.

Kepala Inspektorat Karanganyar Sucahyo menjelaskan, terkait Silpa dia mengaku memang banyak perangkat desa yang masih kebingungan. Mereka bingung perbedaan antara Silpa dan sisa anggaran proyek. Diterangkan dia, Silpa adalah anggaran sisa yang menjadi saldo anggaran untuk periode akan datang. Sedangkan Sisa anggaran proyek itu bisa digunakan di perubahan anggaran.

”Contohnya saat bangun talut dana Rp 100 juta. Semen 60 ribu, saat ini harga 40 ribu dan sudah nyetok, sehingga ada danapenghematan Rp 50 juta. Itu sisa proyek dan bisa gunakan untuk kegiatan di perubahan anggaran selama waktu masih cukup. Selisih proyek tak harus untuk lanjutkan, bebas alokasinya,” bebernya.

Dia mewanti-wanti jangan sampai Surat Pertanggung Jawabanya (Spj) tak sesui dengan harga semen yang digunakan karena itu masuk dalam mark up dan dijerat hukum. “Jangan sampai mark up anggaran, sesuaikan saja,” tegasnya.

Pihak Kejaksaan meminta kepala desa berhati-hati dalam mengelola dana desa. Jika dibutuhkan pihaknya siap melakukan pendampinan, agar perangkat desa tidak menyalahi regulasi yang berdampak hukum. “”Kita berharap agar para kepala Desa berhati hati dalam mengelola dana desa bila perlu tidak malu berkonsultasi dengan pihak pihak yang berkompeten agar tidak terjadi kesalahan,” kata I Dewa Gede Wira Djana, kajari Karanganyar.