Gebernur Jateng Ganjar Pranowo saat menghadiri halal bi halal di Klaten, Jumat 14 Juli 2017. | Joko Larsono
FOKUS JATENG – KLATEN – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo meminta agar semua kepala desa memasang anggaran pembelanjaan program desa yang dikeluarkan dari dana desa (DD) didepan kantor desanya masing masing. Hal ini pentingnya untuk pengawasan dana desa dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.
”Pengelolaan dana desa harus transparansi. Saat ini bagus tapi sudah ada indikasi yang kurang transparan dan akuntabel,” kata Ganjar saat menhadiri halal bi halal Persatuan Perangkat Desa Indonesia(PPDI) di gedung Sunan Pandanaran Klaten, Jumat siang 14 Juli 2017.
Baca juga: Kejari Klaten Gunakan Instrumen Kajari Cup Dalam Pengawasan Dana Desa
Terkait pengelolaan dana desa, kata Ganjar, sudah membicarakan dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, soal pelaporan tidak terlalu sulit dan perlu adanya forum komunikasi desa.
”Penyelewengan dana desa sih sudah ada, tapi belum banyak. Ya, menurutku forum seperti halal bihalal dan sosialisasi dana desa ini sangatlah bagus,” katanya.
Menurutnya, penyelewengan itu bisa dikatakan dari sumber daya manusia (SDM) perangkatnya, mereka beranggapan bawa yang dilakukan seolah olah benar padahal salah.
Baca juga: Kajari Klaten Awasi Kucuran Dana Desa
”Kedepan setiap desa harus mempunyai webset. Tapi sementara ini yang terpenting ada sosialisasi seperti ini udah cukup bagus. Kalau soal Klaten ada penyelewengan ya tanya aja sama BPK sana,” katanya. (jko)